Korea Selatan Awasi Perusahaan yang Transfer Kripto ke Luar Negeri

Jakarta – Parlemen Korea Selatan telah mengesahkan rancangan undang-undang baru yang akan memperkuat pengawasan terhadap bisnis domestik yang memindahkan kripto ke luar negeri.

Mengutip the block, Jumat, (8/5/2026), Majelis Nasional mengesahkan amandemen baru terhadap Undang-Undang Transaksi Valuta Asing selama sidang pleno pada Jumat pekan ini.

BACA JUGA:Bursa Kripto Korea Selatan Bithumb Incar Pasar Vietnam

BACA JUGA:Eksekusi Mati di Korea Utara Melonjak Akibat Konten Asing

BACA JUGA:Korea Selatan hingga Brasil Menikmati Arus Modal ke Pasar Saham

Dengan amandemen itu, entitas yang ingin mentransfer kripto ke dan dari luar negeri sebagai bisnis akan segera diwajikan untuk mendaftar ke Menteri Ekonomi dan Keuangan.

Amandemen tersebut juga menetapkan definisi baru dari konsep bisnis transfer aset virtual, bisnis aset kripto yang melakukan transfer antara Korea Selatan dan negara lain melalui penjualan, pembelian, atau pertukaran kripto. Ini termasuk bursa kripto dan perusahaan kustodian aset digital.

Pemerintah Korea Selatan akan menggunakan pembaruan hukum ini untuk memantau aliran kripto lintas batas secara lebih sistematis.

Peraturan yang Lebih Ketat

Otoritas Korea Selatan baru-baru ini mendorong peraturan yang lebih ketat terhadap pengguna kripto lokal.

Komisi Jasa Keuangan, regulator keuangan tertinggi Korea Selatan, baru-baru ini mengumumkan akan memperluas persyaratan Aturan Perjalanan untuk mencakup semua transaksi kripto. Berdasarkan pedoman saat ini, aturan tersebut hanya mewajibkan pengumpulan data pengirim dan penerima untuk transfer yang melebihi 1 juta won (USD 681,3).

Para pelaku industri kripto lokal dilaporkan telah menyatakan ketidaksetujuan, dengan alasan perubahan tersebut dapat memperlambat transaksi dan pada akhirnya mengakibatkan kerugian di lingkungan pasar yang sangat fluktuatif.

Sementara itu, otoritas pajak negara tersebut baru-baru ini mengkonfirmasi akan mengenakan pajak 22% atas keuntungan aset kripto di atas 2,5 juta won (USD 1.703) mulai Januari 2027 sesuai rencana. Pajak kripto telah ditunda beberapa kali di Korea Selatan di tengah perdebatan, di mana para kritikus berpendapat kurangnya kejelasan dan infrastruktur perpajakan membuat jadwal adopsi 2027 terlalu dini.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. www.wmhg.org tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.