Gandeng Binance, Kirgiztan Meluncurkan Stablecoin Nasional

Jakarta – Kirgiztan telah meluncurkan stablecoin nasional dan uang digital bank sentral dan bermitra dengan bursa kripto Binance.

Demikian disampaikan Presiden Kirgistan Sadyr Japarov pada Sabtu, 25 Oktober 2025, seperti dikutip dari Yahoo Finance, Minggu (26/10/2025).

BACA JUGA:Ferrari Luncurkan Token 499P, Tiket Digital Eksklusif untuk Kolektor Super Kaya

BACA JUGA:Pembayaran Pakai Stablecoin Meningkat Sejak Penerbitan UU

BACA JUGA:Platform Streaming Ini Meluncurkan Tip Bitcoin, Ini Tujuannya

BACA JUGA:Harga Kripto Hari Ini 26 Oktober 2025: Bitcoin dan Ethereum Melanjutkan Kenaikan

Kirgiztan bekas republik Soviet yang memiliki 7 juta penduduk yang secara tradisional bergantung pada tenaga kerja migran di Rusia, dalam beberapa tahun terakhir telah memposisikan dirinya sebagai pemimpin kripto di Asia Tengah.

A5A7, stablecoin yang didukung oleh Rubel Rusia dan berbasis di Kirgistan telah dikenai sanksi oleh pemerintah Barat yang menyatakan stablecoin itu digunakan untuk menghindari sanksi terhadap Rusia terkait perang di Ukraina.

Pendiri bursa kripto Binance, Changpeng Zhao ditunjuk sebagai penasihat aset digital untuk presiden Kirgistan pada Mei 2025.

Dalam sebuah unggahan pada Sabtu, 25 Oktober 2025, Zhao menuturkan, stablecoin nasional Kirgistan telah diluncurkan di BNB Chain dan versi digital uang Kirgistan, som siap digunakan dalam pembayaran pemerintah.

Ia mengatakan, cadangan kripto nasional telah dibentuk yang mencakup token BNB milik Binance.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat memberikan grasi kepada Zhao, yang sebelumnya telah dihukum karena pelanggaran terkait pencucian uang.

Kirgiztan secara tradisional merupakan negara paling demokratis di antara lima wilayah bekas republik soviet di Asia Tengah, tetapi Japarov telah membungkam perbedaan pendapat sejak berukasa di tengah gelombang protes jalanan pada 2020.

Kirgiztan dijadwalkan mengadakan pemilihan umum parlemen mendadak pada 30 November, dengan sekutu Japarov yang bertujuan memperluas dominasi mereka di legislatif.