Bos JPMorgan Jamie Dimon Kritik RUU Clarity

Jakarta – CEO JPMorgan Jamie Dimon dinilai memberikan pesan kepada industri kripto. Ia menilai, industri tidak dapat menikmati manfaat sistem perbankan tanpa menerima tanggung jawabnya.

Jika Anda ingin menjadi bank, jadilah bank,” ujar Jamie Dimon saat wawancara dengan Maria Bartiromo dari Fox Business, dikutip dari Yahoo Finance, Sabtu (30/5/2026).

BACA JUGA:Amerika Serikat Sita Aset Kripto Iran Rp 17,82 Triliun

BACA JUGA:Jaringan Sui Down Lagi, Pengguna Merugi Jutaan Dolar

Ia menuturkan, jika platform seperti Coinbase ingin menerima deposit dan membayar imbalan kepada pelanggan, Dimon menuturkan, mereka harus tunduk pada persyaratan modal, aturan likuiditas, dan pengawasan regulasi yang sama seperti yang dihadapi bank setiap hari.

“Kita memiliki 84 regulator yang mengawasi kita. Kita hanya mengatakan itu harus adil dan setara. Titik,” ujar Dimon.

Dimon tidak menyukai Clarity Act. Saat ditanya mengenai apakah dia puas dengan arah undang-undang itu, Dimon tanpa ragu mengatakan tidak.

The Clarity Act, rancangan undang-undang struktur pasar untuk aset digital telah lolos dari pembahasan Komite Perbankan Senat pada 14 Mei. Salah satu poin penting yang menjadi kendala adalah apakah platform kripto dapat membayar bunga atas saldo stablecoin.

Keberatan utama Dimon yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) itu, sebagaimana tertulis, akan memungkinkan penerbit stablecoin untuk secara efektif membayar bunga atas saldo pelanggan tanpa perlindungan anti pencucian uang (AML), Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) atau Kenali Pelanggan Anda (Know Your Customer/KYC) yang secara hukum wajib dipegang oleh bank.

“RUU Clarity tidak melakukan apapun untuk AML dan BSA. Tidak ada perlindungan hukum. Bank tidak akan menerimanya seperti itu,” ujar Dimon.