Wacana Stop Ekspor Timah Perlu Dilakukan Bertahap, Ini Tanggapan Pelaku Industri

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana stop ekspor timah. Pasalnya, keberhasilan pelarangan ekspor bijih nikel pada 2018–2019 menjadi contoh konkret, dengan nilai ekspor nikel melonjak hampir sepuluh kali lipat dalam lima tahun terakhir.

Bahlil mencatat, pada 2018–2019 total ekspor nikel Indonesia hanya sekitar US$ 3,3 miliar. Namun setelah ekspor bijih dilarang dan industri pengolahan diperkuat di dalam negeri, nilai ekspor nikel pada 2024 mencapai sekitar US$ 34 miliar.

Ke depan, pemerintah akan mengkaji setop ekspor sejumlah komoditas mentah lain, termasuk timah. Menurut Bahlil, ekspor bahan baku harus digantikan dengan produk hasil hilirisasi untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.

Tahun lalu kami melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kami akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kami ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri,” ungkap Bahlil pada Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp 618 triliun. Proyek-proyek itu mencakup hilirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga pembangunan kilang minyak, dan ditargetkan mulai berjalan tahun ini.

Produk hasil hilirisasi tersebut diarahkan untuk substitusi impor dan menyasar pasar domestik. Bahlil pun mendorong investor nasional, termasuk perbankan, untuk aktif membiayai proyek strategis nasional tersebut.

“Ini captive market dalam negeri. Jangan sampai pembiayaan justru dikuasai pihak luar,” ujarnya.

Secara jangka panjang, hingga 2040 program hilirisasi diproyeksikan menarik investasi hingga US$ 618 miliar. Dari jumlah itu, sekitar US$ 498,4 miliar berasal dari subsektor mineral dan batubara, serta US$ 68,3 miliar dari minyak dan gas bumi. Hilirisasi juga diperkirakan menghasilkan ekspor US$ 857,9 miliar, kontribusi PDB US$ 235,9 miliar, dan membuka lebih dari 3 juta lapangan kerja.

Namun, pelaku usaha mengingatkan pentingnya kesiapan industri hilir. Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk (TINS) Suhendra Yusuf Ratu Prawiranegara menilai, tantangan utama terletak pada kesiapan downstream industry dan rantai pasok.

“Industri hilir, seperti elektronik, harus siap menjadi offtaker produk timah dan mineral ikutannya. Supply chain harus terintegrasi, sehingga konsumsi domestik bisa diatur oleh regulator,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (15/2/2026).

Saat ini, sekitar 92% produksi logam timah Indonesia masih diekspor, sementara kebutuhan domestik 7-8%.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia Rizal Kasli. Ia menilai kebijakan pemerintah cukup strategis untuk mendorong industri manufaktur dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral.

Meski demikian, Rizal merekomendasikan agar pelarangan ekspor dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan daya serap industri domestik.

“Jika dilakukan sekaligus sementara pasar dalam negeri belum terbentuk, ada risiko gangguan cash flow perusahaan tambang,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (15/2/2026).

Menurut Rizal, fokus utama pemerintah seharusnya membangun industri turunan hingga menghasilkan barang jadi (end product), sehingga manfaat hilirisasi benar-benar optimal bagi perekonomian nasional.