Truk Impor India Mengalir ke Kopdes,Proyek Rp24,66 T Disorot di Tengah Tekanan Fiskal

wmhg.org – JAKARTA. Distribusi kendaraan operasional untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) terus bergulir, meski polemik impor belum surut. Pemerintah memastikan ribuan unit truk dan pikap asal India sudah diterima koperasi, mengindikasikan proyek pengadaan skala besar tetap berjalan tanpa koreksi berarti.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyebut sebanyak 3.135 Kopdes telah memperoleh kendaraan operasional. Setiap koperasi menerima satu unit truk dan satu unit pikap yang disalurkan setelah infrastruktur fisik dinyatakan siap.

“Sudah ribuan kendaraan yang disalurkan ke Koperasi Desa Merah Putih dan rasanya sudah cukup memadai serta bisa digunakan,” tutur Ferry di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, dikutip pada Selasa (31/3/2026).

Pemerintah juga memastikan kendaraan impor tetap digunakan. Ferry menegaskan, unit yang sudah telanjur didatangkan dari India akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional koperasi yang telah rampung.

“Kemarin karena telanjur impor dan jumlahnya masih ribuan, kita akan penuhi untuk operasional di koperasi desa yang sudah selesai bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya,” tambahnya.

Pengadaan kendaraan tersebut merupakan bagian dari proyek 105.000 unit oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan nilai kontrak mencapai Rp24,66 triliun. Rinciannya mencakup 35.000 pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra serta 35.000 pikap 4×4 dan 35.000 truk roda enam dari Tata Motors, seluruhnya diimpor dari India.

Distribusi dilakukan bertahap mengikuti progres pembangunan koperasi. Saat ini sekitar 34.000 Kopdes masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan. Setiap unit yang rampung langsung dilengkapi kendaraan operasional.

“Totalnya 105.000 unit, tapi diberikan bertahap. Begitu koperasi desa selesai, langsung dilengkapi truk dan pikap,” ungkapnya.

Namun, langkah ini menuai kritik dari kalangan ekonom. Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menilai kelanjutan program besar seperti Kopdes Merah Putih patut dipertimbangkan ulang di tengah tekanan fiskal yang meningkat.

“Kondisi fiskal sedang tertekan, apalagi harga minyak dunia sudah menembus di atas 100 dolar AS per barel, jauh dari asumsi APBN sekitar 70 dolar AS,” ungkap Deni saat dikonfirmasi, Selasa (31/3/2026).

Lebih lanjut, kata Deni, lonjakan harga energi berpotensi membengkakkan subsidi dan kompensasi, seperti yang terjadi pada 2022 yang mendekati Rp600 triliun. Jika belanja besar lain tetap dijalankan tanpa penyesuaian, defisit anggaran berisiko melewati batas 3 persen.

Deni mengingatkan, jika defisit melebar, pemerintah harus mencari tambahan pembiayaan yang bisa menekan sektor swasta. Dalam kondisi tertentu, keterlibatan bank sentral bisa menjadi opsi terakhir, namun berisiko meningkatkan jumlah uang beredar, memicu inflasi, dan mendorong kenaikan suku bunga.

“Kenaikan suku bunga justru bisa menimbulkan crowding out terhadap investasi swasta, sehingga dorongan pertumbuhan dari ekspansi fiskal tidak tercapai,” jelasnya.

Selain itu, kebijakan impor kendaraan dalam jumlah besar dinilai kontradiktif dengan upaya mendorong ekonomi domestik. Impor berpotensi menciptakan kebocoran karena dana mengalir ke luar negeri, bukan berputar di dalam negeri.

Kendati demikian, Deni menilai penghentian impor tidak mudah dilakukan. Ia menduga sudah ada kontrak, uang muka, hingga komitmen bisnis yang mengikat, bahkan kemungkinan melibatkan kesepakatan antarpemerintah.

“Secara ekonomi mungkin sebaiknya ditunda atau diperkecil, tapi realitas kontraktual dan politik membuat ruang fiskal pemerintah jadi kaku,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Agrinas berdalih impor dilakukan demi efisiensi anggaran. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao De Sousa Mota, menyebut harga kendaraan 4×4 di pasar domestik terlalu tinggi.

“Produk di pasar Indonesia untuk 4×4 itu sangat mahal,” ujarnya.

Ia mengklaim pembelian dari India mampu menekan biaya hingga signifikan. Penghematan bahkan diperkirakan mencapai Rp46,5 triliun.

“Dengan mengambil dari India, kita bisa menggunakan APBN lebih bijak karena harganya hampir setengah lebih murah dibanding produk di pasar dalam negeri,” pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News