Tarif Penerbangan Kualanamu–Rembele Dikeluhkan, Ini Penjelasan Kemenhub

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa tingginya tarif penerbangan pada rute Kualanamu–Rembele yang dikeluhkan masyarakat tidak terkait dengan tarif penerbangan reguler. Pasalnya, hingga saat ini tidak ada penerbangan komersial berjadwal yang melayani rute tersebut.

Menurut Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan, Asri Santosa, rute Kualanamu–Rembele hanya dilayani penerbangan perintis oleh Susi Air dengan frekuensi satu kali per minggu, yakni setiap hari Kamis.

“Kondisi darurat bencana di Provinsi Aceh mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi udara. Banyak warga dari daerah terdampak yang membutuhkan akses keluar menuju Bandara Kualanamu. Ini menyebabkan lonjakan signifikan jumlah masyarakat yang datang ke Bandara Rembele,” ujar Asri dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/2025).

Asri menjelaskan, tingginya tarif yang beredar di masyarakat bukan berasal dari penjualan tiket reguler maskapai. Petugas menemukan adanya pihak perorangan yang mengoordinasikan calon penumpang untuk melakukan penerbangan charter.

“Untuk penerbangan charter, seluruh proses pemesanan, pembayaran, dan pengaturan penerbangan merupakan kesepakatan langsung antara penumpang dan maskapai atau penyedia pesawat. Bandara tidak terlibat dalam proses tersebut,” tegas Asri.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa memastikan tidak ada maskapai yang menjual tiket reguler untuk rute tersebut di luar jadwal penerbangan perintis.

“Seluruh penerbangan di luar jadwal reguler merupakan inisiatif para calon penumpang yang secara mandiri berkoordinasi untuk melakukan charter pesawat dalam situasi darurat,” ujar Lukman.

Untuk mengatasi tingginya kebutuhan transportasi udara, Ditjen Hubud meminta maskapai niaga berjadwal mempertimbangkan penambahan kapasitas layanan. Langkah ini dapat berupa pembukaan rute baru maupun penambahan frekuensi di wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Lukman menyebut peningkatan kapasitas di Aceh menjadi prioritas, khususnya pada rute menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Kualanamu.

“Kami mendorong maskapai menjaga tarif tetap wajar sesuai ketentuan. Jika dimungkinkan, kami berharap adanya tarif khusus atau diskon kemanusiaan selama masa pemulihan bencana,” jelasnya.

Ditjen Hubud juga membuka ruang bagi maskapai untuk mengajukan penambahan kapasitas sesuai regulasi yang berlaku, dengan mempertimbangkan kesiapan armada dan SDM.

“Ditjen Hubud berkomitmen memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan selama masa darurat. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran operasional penerbangan di wilayah terdampak,” tutup Lukman.