Tarif Panel Surya RI di AS Tembus 104%, ESDM Cek Praktik Transshipment

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menelusuri lebih lanjut pengenaan tarif tinggi Amerika Serikat (AS) terhadap produk panel surya asal Indonesia.

Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, tidak semua produk panel surya Indonesia semestinya dikenakan bea masuk imbalan (countervailing duties) setinggi yang diumumkan otoritas AS.

Yuliot mengatakan, hasil pengecekan awal menunjukkan sebagian produk yang terkena tarif tinggi tidak sepenuhnya diproduksi di dalam negeri. Produk tersebut diduga hanya melalui proses transshipment atau pelabelan ulang di Indonesia.

“Saya juga sudah melakukan pengecekan untuk yang kena tarif tidak sesuai dengan ketentuan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Ya ternyata itu hanya transshipment itu labeling di Indonesia,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (27/2/2026).

Dia menerangkan, Kementerian ESDM akan melakukan verifikasi mendalam terhadap industri panel surya nasional. Nantinya, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) akan memilah mana perusahaan yang hanya melakukan pelabelan dan mana yang benar-benar menjalankan proses manufaktur penuh di dalam negeri.

Nanti Dirjen EBTKE akan meneliti kembali. Jadi mana yang labeling, yang prinsipnya transshipment dan juga mana yang full manufacturing dalam negeri. Itu justru ini kita perjuangkan sesuai dengan tarif yang diatur di dalam ART, ujarnya. 

Menurut Yuliot, bagi industri yang memenuhi prinsip full manufacturing domestik, Indonesia akan memperjuangkan agar tarif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan dalam ART.

“Ya kalau memang 15%, ya maksimal 15%. Jangan lebih dari 15%,” tegasnya.

Sebelumnya, Reuters melaporkan United States Department of Commerce atau Kementerian Perdagangan AS mengumumkan pengenaan bea masuk imbalan terhadap impor sel dan panel surya dari India, Indonesia, dan Laos. Kebijakan ini ditetapkan untuk mengimbangi dugaan subsidi pemerintah yang dinilai menguntungkan industri surya di ketiga negara tersebut.

Laporan Reuters menyebutkan, otoritas perdagangan AS menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di India, Indonesia, dan Laos menerima subsidi negara sehingga membuat produk panel surya buatan AS kalah bersaing dari sisi harga.

Langkah ini melanjutkan rangkaian kebijakan proteksi AS yang telah berlangsung lebih dari satu dekade terhadap impor panel surya murah dari Asia, terutama yang terkait rantai pasok perusahaan China.

Berdasarkan lembar fakta yang dirilis Commerce Department, tarif subsidi yang dikenakan terhadap Indonesia mencapai 104,38%. Angka ini lebih rendah dari India yang sebesar 125,87%, namun lebih tinggi dibanding Laos yang sebesar 80,67%. Bahkan, sejumlah perusahaan Indonesia dikenai tarif individual lebih tinggi, seperti PT Blue Sky Solar sebesar 143,3% dan PT REC Solar Energy sebesar 85,99%.

Data perdagangan pemerintah AS menunjukkan, India, Indonesia, dan Laos menyumbang impor panel surya senilai US$ 4,5 miliar pada tahun lalu, atau sekitar dua pertiga dari total impor panel surya AS pada 2025.

Sebelumnya, kebijakan tarif serupa terbukti mengguncang perdagangan global panel surya, tercermin dari anjloknya impor AS dari Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja setelah negara-negara tersebut dikenai tarif tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News