Sritex dan 60 Perusahaan Tekstil Tutup, Industri TPT: Akibat Kebijakan Pro Impor

wmhg.org – JAKARTA. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan pabrik terus menghantam industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. 

Terbaru, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain besar di industri ini, resmi menghentikan operasionalnya, menambah daftar lebih dari 60 perusahaan yang telah gulung tikar akibat derasnya arus impor.  

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, menilai pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi ini. 

Baca Juga: Ketika Eks Karyawan Sritex Berkumpul Kembali, Kisah Haru Setelah PHK Massal

Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, sektor TPT dibiarkan berjuang sendiri menghadapi tekanan dari masuknya produk impor, baik yang legal maupun ilegal.  

Pemerintah sudah sangat paham bahwa masalah utama sektor TPT adalah banjirnya barang impor murah. Solusinya juga jelas: kendalikan impor legal dan berantas praktik impor ilegal, ujar Redma dalam keterangan resminya, Senin (10/3).

Tapi faktanya, kata dia, impor terus dibiarkan membanjiri pasar, sementara penegakan hukum dan kinerja bea cukai tidak diperbaiki. 

Ia menyoroti kebijakan yang setengah hati dalam mengendalikan impor. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 36 Tahun 2023, yang seharusnya menahan laju impor, hanya bertahan tiga bulan sebelum dilonggarkan kembali melalui Permendag 8 Tahun 2024.  

Kalau yang legal saja dilonggarkan, apalagi yang ilegal? Pemerintah seperti tutup mata, padahal kondisi ini sangat kasat mata, ujarnya.  

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, mengungkapkan bahwa dampak dari kebijakan pro impor ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan menengah dan besar, tetapi juga industri kecil dan menengah (IKM).  

Yang terungkap ke publik baru pabrik-pabrik besar seperti Sritex. Padahal, di sektor IKM, jumlah yang tutup hampir mencapai 1.000 unit, dengan ratusan ribu pekerja kehilangan pekerjaan, katanya.

Nandi menyoroti lemahnya pengawasan terhadap bea cukai yang dinilai turut memperburuk situasi. Ia menuding Kementerian Keuangan membiarkan praktik impor borongan, yang menyebabkan negara kehilangan pendapatan dari pajak dan bea masuk.  

Ibu Menteri membiarkan jajarannya menjalankan praktik impor borongan. Di satu sisi, kami dipaksa membayar pajak yang lebih tinggi, sementara barang impor ilegal dibiarkan masuk tanpa dikenakan pajak. Bagaimana kami bisa bersaing? tegasnya.  

Menurut Nandi, masalah ini tidak bisa dilepaskan dari praktik korupsi di birokrasi yang dinilai lebih berpihak pada impor.  

Permasalahan banjir impor ini dibiarkan karena ada oknum birokrat yang mendapatkan keuntungan dari praktik ilegal ini. Kami berharap Presiden Prabowo segera turun tangan untuk membersihkannya, ujarnya.  

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Tekstil, Agus Riyanto, menyebut bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan.  

Pengendalian impor selalu terhambat di Kementerian Koordinator Perekonomian. Bahkan, relaksasi impor yang mengubah Permendag 36 2023 menjadi Permendag 8 2024 didorong dari kementerian ini, ungkap Agus.  

Ia juga menyoroti peran Bea Cukai sebagai pintu masuk utama praktik impor ilegal.  

Bea Cukai sudah seperti sarang praktik ilegal di semua lapisan. Jika ingin bersih, kita harus berani mengambil langkah tegas, seperti membekukan Bea Cukai dan menggantinya dengan sistem Pre-shipment Inspection (PSI), seperti yang pernah diterapkan pada era Orde Baru, usulnya.  

Agus menegaskan bahwa jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, industri manufaktur, khususnya TPT, akan semakin terpuruk.  

Ironi di negeri ini, di mana pejabatnya tidak tahu malu meski menyebabkan ratusan ribu rakyat kehilangan pekerjaan, pungkasnya.

Selanjutnya: Promo Richeese Factory Combo Buka Bersama di Bulan Ramadan 2025, Harga Lebih Murah

Menarik Dibaca: Kumpulan Gift Code Ojol The Game 10 Maret 2025 Terbaru dari Codexplore

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News