Satgas Perumahan: Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Gratis, Negara yang Mencicil

wmhg.org – JAKARTA. Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang, memastikan bahwa program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto akan diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Hal ini diungkapkan Bonny dalam acara Business Talk Kompas TV pada Selasa (14/1), menanggapi pertanyaan dari Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu, yang menanyakan apakah rumah-rumah tersebut benar-benar gratis.

Bonny Z. Minang menjawab tegas, Gratis, betul gratis, clear. (Rakyat tidak perlu mencicil?) Tidak, negara yang mencicil, Rp 600 ribu cicilan itu negara yang bayar.

Ia menjelaskan bahwa cicilan sebesar Rp 600 ribu per bulan yang dibayarkan oleh negara akan digunakan untuk rumah tipe 36 dengan luas tanah 70 meter persegi yang terletak di desa.

Rp 600 ribu kita tetapkan tipe 36 tanah 70 meter itu berlokasi di desa. (Artinya yang membeli rumah ini tidak membayar 1 rupiah pun?) tidak, jelas Bonny.

Sebelumnya, politisi PDI-P Adian Napitupulu mempertanyakan mengenai klaim pembangunan 40.000 unit rumah yang dikatakan sudah dibangun dalam waktu kurang dari 4 bulan dan dikaitkan dengan program 3 juta rumah.

Adian menanggapi bahwa pembangunan tersebut tidak dapat diklaim sebagai bagian dari program yang baru, karena sebagian besar rumah tersebut dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya.

Adian juga mengkritisi soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program ini yang menurutnya belum selesai dirancang, sehingga ia meragukan keberlanjutan dan kelayakan pembangunan rumah dalam waktu singkat.

Bagaimana ngitungnya 40.000 rumah dalam 4 bulan, APBN-nya belum kelar, ujarnya.

Adian juga menegaskan bahwa rakyat saat ini menunggu kejelasan mengenai peta jalan program 3 juta rumah, termasuk besaran anggaran dan penyediaan lahan yang memadai untuk pembangunan rumah tersebut.

Bisa dapat tanahnya? Jangan-jangan di gunung-gunung sana seperti yang diberitakan di TV-TV banyak yang tidak terpakai, tidak terjual, mangkrak, sudah jadi gak dipakai, aksesnya susah. Jadi kita mau serius gak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? tambahnya.