Rusia Bakal Sahkan Undang-Undang Kripto

Jakarta – Majelis rendah badan legislatif, Russia’s State Duma akan melakukan dua pemungutan suara terakhir pada Selasa, 21 Juli 2026 untuk undang-undang (UU) kripto menyeluruh pertama di Rusia.

Mengutip Yahoo Finance, ditulis Selasa (21/7/2026) rancangan undang-undang (RUU) yang berjudul On Digital Currency and Digital Rights atau Mata Uang Digital dan Hak Digital masih membutuhkan persetujuan Senat dan tanda tangan Presiden Vladimur Putin. Chairman of The State Duma Committee, Anatoly Aksakov menuturkan, proses itu akan memakan waktu dua minggu lagi. UU itu akan berlaku efektif pada 1 September 2026.

BACA JUGA:Purbaya: Pembayaran Impor Minyak Rusia Tanya Pertamina

BACA JUGA:400 Drone Ukraina Serbu Moskow Usai Rusia Bombardir Kyiv

BACA JUGA:Internet Sering Mati dan Alasan Pajak, Warga Rusia Pilih Andalkan Pakai Uang Tunai

Target awalnya adalah 1 Juli. Namun, proses tertunda disebabkan hambatan koordinasi antar lembaga pemerintah, menurut laporan media Rusia Kommersant.

Adapun undang-undang ini menetapkan rezim perizinan, sistem izin yang dikeluarkan pemerintah untuk bursa kripto, pialang dan kustodian (perusahaan yang menyimpan kripto atas nama Anda, seperti menyimpan uang tunai). Bank sentral Rusia menjadi otoritas yang mengeluarkan izin itu dan dapat melarang kripto apapun yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap stabilitas keuangan.

Lembaga keuangan besar tidak menunggu: VTB dan T-Bank telah mengumumkan rencana untuk membangun tempat penyimpanan kripto.

Tidak semua koin memenuhi syarat. Untuk diperdagangkan secara legal di Rusia, mata uang kripto membutuhkan kapitalisasi pasar (nilai total semua koin yang beredar) di atas 5 triliun rubel atau US$ 65 miliar. Nilai itu setara Rp  1.166  triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.940) setidaknya lima tahun riwayat perdagangan terverifikasi di bursa asing berlisensi.