Penerima Bantuan Perumahan di Banten Capai 5.000 Unit pada 2026, Ini Kata Menteri PKP

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Tangerang, Banten. Peluncuran dilakukan sebagai langkah strategis percepatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Menteri PKP, Maruarar Siarait mengatakan bahwa penerima BSPS di wilayah Banten meningkat hingga 5.000 unit pada tahun 2026. Padahal, di tahun sebelumnya penerima BSPS di Banten hanya berkisar 1.700 unit.

Ara menjelaskan bahwa manfaat peningkatan program BSPS bukan semata-mata ingin meningkatkan kualitasnya saja, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Program ini juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).

Ara menyebutkan kuota BSPS pada tahun ini naik signifikan. Menurutnya, alokasi BSPS tahun ini naik jadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. 

Tak hanya peningkatan kuota saja, tetapi BSPS pelaksanaannya juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. 

Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran, dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.

Lebih lanjut, Kementerian PKP juga memperkuat dukungan pembiayaan perumahan melalui kolaborasi dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan. 

Ara menuturkan, penyaluran Kredit Progrma Perumahan oleh perbankan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha di sektor perumahan seperti developer, kontraktor, hingga bahan bangunan.

Selain itu, program pemberdayaan ekonomi melalui PNM juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok usaha mikro. Pemerintah terus mendorong akses pembiayaan yang lebih terjangkau sebagai alternatif dari praktik pinjaman tidak resmi dengan bunga tinggi.

Sementara itu dalam waktu yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap program perumahan yang dijalankan pemerintah. 

Tito menyebut, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap persoalan perumahan dan secara langsung meninjau kondisi masyarakat di berbagai daerah.

“Saya all out mendukung program perumahan ini, termasuk mendorong kepala daerah untuk turut berperan aktif. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan harus kita dorong bersama,” kata Tito.

Kemudian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa program perumahan yang dijalankan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan backlog perumahan, serta didukung oleh penggunaan data yang akurat dalam penentuan sasaran penerima bantuan.

“Kami mengapresiasi Menteri PKP yang dalam pelaksanaan program BSPS menggunakan data DTSEN dari BPS, sehingga penentuan penerima bantuan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat pada desil 1. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap dia.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berharap program perumahan tidak hanya menjadi solusi penyediaan hunian, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News