Menkop Dorong Dakwah Ekonomi, Target 83.000 Kopdes Jadi Instrumen Pemerataan

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi menegaskan agenda pemerataan ekonomi tidak berhenti pada wacana normatif. 

Melalui program 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, pemerintah mendorong reposisi masyarakat dari objek menjadi pelaku utama ekonomi, meski efektivitas implementasinya masih menjadi pekerjaan rumah.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyebut keadilan ekonomi sebagai mandat keimanan. Ia merujuk prinsip distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu sebagai fondasi kebijakan ekonomi.

“Distribusi kekayaan tidak boleh berputar di kelompok terbatas. Ini yang coba diterjemahkan dalam kebijakan konkret,” ujarnya dalam Halalbihalal Syarikat Islam Jawa Barat di Masjid Raya Al-Jabbar, Minggu (29/3/2026). 

Dalam paparannya, Ferry juga mengajak warga Syarikat Islam meneladani para pendiri organisasi seperti Haji Samanhudidan H.O.S. Tjokroaminoto. 

Ia mengingatkan, lebih dari satu abad lalu, Syarikat Dagang Islam pernah menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan pada masa kolonial.

“Tokoh-tokoh kita sudah memberikan teladan dalam membangun kekuatan ekonomi dan politik secara bersamaan. Tugas kita sekarang, setelah 80 tahun merdeka, adalah menuntaskan cita-cita para perintis tersebut,” katanya.

Sebagai langkah konkret, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Koperasi kini menggulirkan program prioritas pembangunan 83.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Ferry menyebut program ini sebagai bentuk “dakwah ekonomi” untuk menggeser posisi masyarakat dari sekadar objek menjadi subjek ekonomi.

Diketahui, pemerintah saat ini menyiapkan Kopdes Merah Putih sebagai tulang punggung distribusi ekonomi akar rumput. Skema ini dirancang menjalankan tiga fungsi seperti penyalur bahan pokok bersubsidi, offtaker hasil produksi petani dan nelayan, serta kanal penyaluran bantuan sosial. 

Secara desain, kata Ferry, model ini berupaya memotong rantai distribusi panjang dan menekan asimetri harga di tingkat produsen dan konsumen. Namun, sejumlah tantangan struktural membayangi. 

Pertama, kapasitas kelembagaan koperasi di daerah masih timpang, baik dari sisi manajemen maupun permodalan.

Kedua, risiko tumpang tindih dengan program distribusi yang sudah berjalan, termasuk peran BUMN pangan dan swasta. 

Ketiga, pengawasan distribusi subsidi berpotensi menghadapi persoalan klasik: kebocoran dan salah sasaran.

Ferry menilai pendekatan koperasi menjadi jalan tengah untuk mengoreksi ketimpangan tersebut. Ia menekankan, arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghendaki perputaran ekonomi lebih inklusif dan tidak terkonsentrasi.

“Negara harus hadir memastikan distribusi kesejahteraan menjangkau lapisan terbawah,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Ketua PW Syarikat Islam Jawa Barat, Nandang Koswara, menekankan bahwa penguatan ekonomi umat tidak bisa dilepaskan dari praktik nyata di lapangan. Ia mendorong transformasi nilai solidaritas menjadi aktivitas ekonomi produktif.

“Ibarat untuk mengokohkan silaturahmi, ia harus dijaga dan diperkuat melalui dakwah ekonomi,” tuturnya. 

Menurut Nandang, sejarah Syarikat Islam menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dan sosial berjalan beriringan. 

Tantangannya kini adalah mengadaptasi spirit tersebut ke dalam ekosistem ekonomi modern yang lebih kompetitif.

Lebih lanjut, ia mengatakan dorongan memperkuat koperasi sejalan dengan upaya memperluas basis ekonomi domestik. Namun, tanpa perbaikan tata kelola, integrasi data penerima manfaat, serta insentif yang menarik bagi pelaku usaha lokal, Kopdes berisiko menjadi proyek besar dengan dampak terbatas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News