wmhg.org – JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menolak rencana pemerintah mengimpor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kadin menilai langkah itu berisiko mematikan industri otomotif nasional dan bertentangan dengan program industrialisasi yang tengah digalakkan pemerintah.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin, menegaskan, selain tidak sesuai dengan visi dan program kerja Presiden, perusahaan otomotif di dalam negeri menyatakan siap melayani permintaan KDKMP.
Menurut Saleh, kebutuhan mobil pikap oleh KDKMP seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri.
Impor kendaraan utuh (completely built up/CBU) justru bisa menekan industri komponen lokal yang menjadi tulang punggung perakitan mobil.
Mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi, hingga perangkat elektronik semuanya merupakan bagian dari rantai pasok yang krusial.
“Semakin kuat produksi komponen otomotif lokal, semakin tinggi pula tingkat komponen dalam negeri (TKDN), penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda terhadap perekonomian,” jelas Saleh.
Ia menambahkan, dominasi kendaraan impor berpotensi melemahkan agenda hilirisasi serta industrialisasi nasional.
Rencana impor ini dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan rincian 35.000 unit mobil pikap 4×4 dari Mahindra & Mahindra Ltd., 35.000 unit pikap 4×4 dari Tata Motors, dan 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama.
Pengiriman akan dilakukan bertahap sepanjang 2026. Hingga kini, sebanyak 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia.
Saleh menekankan, pemerintah sebaiknya memprioritaskan produk otomotif dalam negeri agar industri lokal tetap tumbuh dan menyerap tenaga kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan rantai pasok otomotif nasional.
Selanjutnya: Trump Ingin Kirim Kapal Rumah Sakit ke Greenland, PM Nielsen: Tidak, Terima Kasih!
Menarik Dibaca: Panduan Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 di Purbalingga 2026, Catat ya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


/2026/02/21/1358728669.jpg)
/2025/03/06/38420056.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5562718/original/076507100_1776838015-Chairman_B57__Asia_Pasifik_Arsjad_Rasjid-22_April_2026c.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/976573/original/043185800_1441279137-harga-emas-5.jpg)

/2025/05/14/252621507.jpg)




:strip_icc()/kly-media-production/medias/1400471/original/026176400_1478686859-20161109--Donald-Trump-Unggul-Rupiah-Terpuruk-Jakarta-Angga-Yuniar-01.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5564221/original/031578300_1776930460-WhatsApp_Image_2026-04-23_at_12.16.10__1_.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4723188/original/034031500_1705921925-fotor-ai-20240122181144.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4805340/original/093907000_1713432001-20240418-Kenaikan_Harga_Emas-HER_2.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3532284/original/011004900_1628161432-20210805-Harga-emas-alami-penurunan-ANGGA-3.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/1095898/original/089936600_1451317331-Gedung-PPATK-2.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4172125/original/088962000_1664246266-pupuk_bersubsidi.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5527489/original/089112300_1773204270-Kepala_Staf_Kepresidenan__Muhammad_Qodari-11_Maret_2026a.jpg)