Lokasi Tak Lazim Bayangi Pembangunan Kopdes Merah Putih di Tengah Keterbatasan Lahan

wmhg.org – JAKARTA. Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menuai sorotan setelah sejumlah unit berdiri di lokasi yang dinilai tidak umum. 

Pemerintah mengakui keterbatasan lahan, khususnya di wilayah perkotaan, menjadi salah satu penyebab utama kondisi tersebut.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menuturkan minimnya ketersediaan lahan di kota besar seperti Bandung memaksa pemerintah memanfaatkan aset yang tersedia, termasuk lahan milik pemerintah daerah yang tidak selalu berada di lokasi strategis.

Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Koperasi telah menerbitkan surat edaran guna mendata aset tanah milik desa, kabupaten/kota, hingga provinsi sebagai lokasi operasional Kopdes Merah Putih.

“Kami di Kementerian Koperasi akan mempersiapkan surat perintah kerja bagi kondisi tanah-tanah yang kurang dari 1.000 meter persegi, karena ketersediaan tanah di kota-kota itu memang relatif sulit, kalau pun ada luasan lahannya lebih kecil,” kata Ferry dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Keterbatasan lahan juga mendorong penyesuaian desain pembangunan. Pemerintah membuka opsi pembangunan secara vertikal atau memaksimalkan fungsi lahan sempit dengan pembangunan gudang dan fasilitas pendukung lainnya.

“Mungkin akan dibangun bangunan fisik, gudang, dan kelengkapannya di lahan terbatas atau dibuat secara vertikal,” ucapnya.

Hingga kini, pemerintah mencatat sekitar 2.400 unit Kopdes Merah Putih telah rampung dibangun. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target lebih besar, yakni 34.000 unit bangunan yang ditargetkan selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Kendati demikian, kondisi di lapangan memunculkan kritik bahwa pemilihan lokasi yang tidak lazim mencerminkan perencanaan yang belum sepenuhnya matang. 

Keterbatasan lahan dinilai membuat aspek strategis seperti aksesibilitas dan kedekatan dengan pusat aktivitas ekonomi warga belum menjadi pertimbangan utama.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah menegaskan tengah mempersiapkan tahap operasionalisasi agar koperasi yang telah dibangun dapat berjalan optimal. 

Koordinasi dengan pemerintah daerah, BUMN seperti PT Agrinas, serta pelibatan perguruan tinggi dan lembaga lain dilakukan untuk memperkuat kesiapan operasional.

“Kami siapkan tahap operasionalisasinya, kami akan rapatkan bersama pemda dan PT Agrinas juga berbagai pihak,” tutup Ferry.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News