Komisaris Utama MIND ID Dorong Freeport Indonesia IPO, Ini Alasannya

wmhg.org – JAKARTA. Komisaris Utama holding pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID) Fuad Bawazier mengungkap dirinya mendorong salah satu anggota pertambangan, PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan Initial Public Offering (IPO).

Menurut mantan Menteri Keuangan tersebut, pelaksanaan IPO oleh Freeport Indonesia akan membuat dampak positif kepada keuangan negara, terlebih saat ini Indonesia telah memiliki Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dampaknya, pemerintah Indonesia atau Danantara akan dapat uang tunai (dari IPO), ungkapnya saat dikonfirmasi Kontan, Senin (15/09/2025).

Pelaksanaan IPO tambah Fuad juga akan berdampak positif pada kinerja Bursa Efek Indonesia (BEI), dan potensi peningkatan penyertaan publik dalam sahamnya.

Baca Juga: Mengintip Strategi Ekspansi Emiten MIND ID

Bursa Effek Indonesia akan lebih besar (marketnya). Lebih kuat dan bergengsi. Masyarakat juga bisa ikut memiliki Freeport, kepada pers juga akan semakin terbuka, karena sudah go public, jelasnya.

Asal tahu saja, dari lima anggota MIND ID, tiga diantaranya sudah terdaftar sebagai perusahaan terbuka di BEI, diataranya yaitu PT ANTAM Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Timah Tbk (TINS). Sedangkan PTFI dan Inalum (Persero), belum.

Adapun, ide ini muncul di tengah target pemerintah untuk kembali menambah saham terhadap Freeport.

Asal tahu saja, saat ini Indonesia memiliki saham 51,23 persen atas Freeport Indonesia melalui MIND ID, dengan sisanya, sebesar 48,77% dipegang oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) melalui Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia saat ini berlaku hingga tahun 2041.

Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas sebelumnya menyebut diskusi penambahan saham masih terus berlanjut. Salah satu pertimbangannya adalah, masih banyaknya sumber daya dari tambang-tambang PTFI, di Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Salah satu pemikirannya adalah bagaimana kalau seandainya di tahun 2041 ditambah lagi sahamnya 10%, itu still under discussion, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan, ungkap Tony dalam agenda Indonesia Summit 2025 yang berlangsung di The Tribrata, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Menurut Tony, jika penambahan saham tidak terjadi dan sumber daya pada tambang tidak maksimal diserap maka akan berpotensi pada kehilangan potensi penerimaan negara sekitar US$ 4 miliar setiap tahunnya.

Memang 51,2% sudah dimiliki oleh Indonesia dan itu berlaku sampai dengan 2041. Dan kami memang berpikir atau diskusi sama pemerintah untuk kan ada lagi sumber daya di bawahnya (tambang), kan sayang kalau gak di-develop, ungkapnya.