KKP Dorong Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal Produk Perikanan

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagas pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) khusus produk kelautan dan perikanan.

Lembaga ini akan menjadi yang pertama di Indonesia, dengan tujuan memperkuat daya saing industri perikanan sekaligus menjawab meningkatnya tren konsumsi produk halal.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Tornanda Syaifullah, menjelaskan bahwa pembentukan LPH akan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikasi halal.

Banyak pelaku usaha sektor ini masih terkendala aspek teknis, keterbatasan informasi, serta biaya dalam proses sertifikasi, ujarnya dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

Data KKP mencatat, hingga 2024 terdapat 76.318 usaha mikro kecil yang bergerak di pengolahan produk kelautan dan perikanan. Jumlah tersebut menegaskan perlunya lembaga khusus yang memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar halal.

Selain sebagai bentuk perlindungan konsumen, sertifikasi halal juga merupakan kewajiban regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kepala BBP3KP Rahmadi Sunoko menambahkan, pihaknya sedang menyusun mekanisme pembentukan LPH sesuai standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Mekanisme itu akan menyesuaikan dengan karakteristik sektor perikanan, mulai dari rantai dingin, penggunaan bahan tambahan pangan, hingga metode produksi ramah lingkungan.

Tahun 2025 ditargetkan sebagai fase konsolidasi internal dan antar lembaga, termasuk pelatihan auditor halal khusus sektor kelautan dan perikanan. Pada 2026, BBP3KP menargetkan dapat memberikan layanan one stop service.

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH, Abdul Syakur, menjelaskan bahwa LPH dapat dibentuk oleh instansi pemerintah, sementara Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) bisa dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat, yayasan, atau perguruan tinggi.

Ia mendorong BBP3KP untuk memulai sebagai LPH Pratama dengan cakupan tingkat provinsi sebelum berkembang lebih luas.

Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya juga menekankan pentingnya menjaga kualitas produk perikanan sejak dari hulu hingga hilir.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SISJAMU).