Kementerian PKP dan BP BUMN Siapkan Aset BUMN untuk Hunian Masyarakat

wmhg.org – JAKARTA. Badan Pengaturan (BP) BUMN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan komitmen mendukung program penyediaan hunian bagi masyarakat.

Komitmen ini dituangkan lewat penataan kawasan perkotaan dan optimalisasi aset milik BUMN. Upaya ini merupakan respons atas arahan Presiden dalam mempercepat penyediaan hunian yang layak, aman, dan tertata, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BUMN berkomitmen penuh mendukung program Presiden melalui pemanfaatan aset-aset BUMN yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Hal ini sekaligus mendukung program penataan dan optimaliasi aset BUMN.

Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa keterlibatan BUMN dalam program ini merupakan wujud nyata pemanfaatan aset negara untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

“Tentu saja kami dari BUMN berterima kasih diberikan kepercayaan untuk menunjukkan bahwa BUMN memang milik rakyat Indonesia. Dan untuk aset-aset yang tadinya tidak  termanfaatkan dengan baik, tentu akan kita berikan semaksimal mungkin agar bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujar Dony Oskaria di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengaturan BUMN bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan Perum Perumnas.

Turut hadir Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Komisioner BP Tapera dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Badan Pengaturan BUMN pada Rabu (1/4/2026).

Dony menambahkan, hasil rapat menunjukkan adanya potensi pemanfaatan lahan milik Angkasa Pura Indonesia dan Kereta Api Indonesia yang belum dimanfaatkan dapat dikembangkan menjadi hunian bagi masyarakat.

Menurutnya, identifikasi terhadap asetaset BUMN lain yang belum optimal juga akan terus dilakukan guna mendukung percepatan program perumahan rakyat.

“Ke depan, tentu masih banyak aset lain yang terus kami identifikasi. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan BUMN terhadap program Presiden sebagaimana arahan Menteri PKP dan Sekretaris Kabinet, dan kami berharap program ini dapat berjalan dengan baik,” lanjut Dony.

Pemerintah terus memperkuat upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah melalui penataan kawasan perkotaan serta optimalisasi aset BUMN.

Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah penataan kawasan permukiman di kawasan bantaran rel kereta api di Senen, Jakarta Pusat, sekaligus pemanfaatan aset BUMN untuk mendukung program perumahan rakyat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/4/2026) menyampaikan bahwa pemerintah bersama BUMN bergerak cepat untuk merealisasikan program pembangunan hunian layak bagi masyarakat.

“Kami mendapat dukungan yang sangat cepat dari Kepala BP BUMN serta Direktur Utama PT KAI dan PT Angkasa Pura. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk segera menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat,” ujar Maruarar.

Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan hunian di kawasan perkotaan, sekaligus untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema penyediaan perumahan yang ada.

Saat ini, pemerintah bersama BUMN terkait juga tengah melakukan pemetaan aset BUMN, khususnya di kota-kota yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap pembangunan perumahan.

Selain penataan kawasan Senen, pemerintah juga mendorong optimalisasi aset BUMN untuk mempercepat penyerapan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program ini merupakan dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah dengan skema kredit yang lebih terjangkau.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai langkah cepat yang saat ini dilakukan merupakan bentuk nyata dari pendekatan government preneurship dalam menindaklanjuti arahan Presiden.

“Ini adalah contoh kerja cepat. Dalam waktu sekitar satu minggu sejak Presiden turun langsung ke bantaran rel, ide dan arahan beliau sudah mulai menemukan bentuk konkret. Kolaborasi antara Kementerian PKP dan BP BUMN ini luar biasa,” ungkap Qodari.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya intervensi yang tepat sasaran, terutama di wilayah dengan backlog kepemilikan hunian yang tinggi.

“Kolaborasi ini sangat cepat dan efektif, serta yang terpenting berbasis data. DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, memiliki backlog kepemilikan hunian yang tinggi. Intervensi di wilayah ini menjadi sangat strategis,” jelas Amalia.

Melalui sinergi antara pemerintah, BUMN, dan berbagai pemangku kepentingan, upaya penyediaan perumahan bagi masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Penataan kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan penyediaan hunian layak juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang lebih aman, sehat dan tertata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News