Kemenperin: Tak Ada PHK, Panasonic Indonesia Jadi Basis Ekspor ke 80 Negara

wmhg.org – JAKARTA. Panasonic Holdings mengumumkan rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 10.000 karyawan secara global. Di tengah kabar tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan PHK tersebut tidak terjadi di Indonesia.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa Indonesia tetap menjadi salah satu basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara. Febri bilang, PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia.

Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat,” ungkap Febri melalui keterangan tertulis yang disiarkan Senin (12/5).

Febri mengakui, utilisasi industri elektronik sedang berada pada level yang rendah, yakni 50,64% pada triwulan I tahun 2025. Sedangkan sebelum masa pandemi Covid-19, utilisasi sektor ini mencapai 75,6%.

Kondisi ini menjadi pengingat bagi pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi agar tetap kompetitif. “Persaingan global di sektor elektronik semakin ketat. Ini adalah peringatan bahwa transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional adalah kunci untuk bertahan hidup,” imbuh Febri.

Pemerintah pun berkepentingan untuk menaikkan utilisasi tersebut melalui perlindungan pasar domestik dari gempuran produk elektronik impor. Febri bilang, pemerintah juga fokus menjaga investasi elektronika yang ada di Indonesia serta menarik investasi baru.

Menurut Febri, Indonesia memiliki keunggulan besar sebagai pasar domestik yang kuat. “Pasar dalam negeri Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan pemerintah mendukung penuh penguatan industri melalui kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri),” tegas Febri.

Febri menambahkan, Asia Tenggara termasuk Indonesia kini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi global. Oleh sebab itu, menjaga stabilitas industri dan mendorong daya saing menjadi agenda prioritas pemerintah.

Sebagai langkah konkret, imbuh Febri, Kemenperin terus berupaya mendorong peningkatan produktivitas industri elektronik melalui berbagai program. Mulai dari pemberian insentif, pelatihan tenaga kerja industri, hingga penguatan ekosistem manufaktur berbasis teknologi tinggi.

“Kami optimistis, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi kuat antara pelaku industri dan pemerintah, sektor elektronik di Indonesia akan terus tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional,” tutup Febri.