Hilirisasi Batubara untuk DME: Peluang atau Beban bagi Keuangan Negara?

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah kembali mendorong hilirisasi batubara dalam bentuk Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG), sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto di awal masa kepemimpinannya.

Melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pemerintah telah menyetujui 21 proyek hilirisasi tahap awal.

Dari jumlah tersebut, empat proyek akan berfokus pada produksi DME. Selain itu, terdapat satu proyek hilirisasi besi, satu proyek alumina, satu proyek aluminium, dua proyek tembaga, serta dua proyek nikel.

Dengan empat proyek DME, batubara menjadi komoditas dengan jumlah proyek hilirisasi terbanyak dibandingkan mineral lainnya.

Kita akan membangun DME berbahan baku batubara low kalori sebagai substitusi LPG. Ini dilakukan agar produknya bisa dipasarkan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor, ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/3).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno. Menurutnya, proyek DME akan membutuhkan investasi terbesar, mencapai US$ 11 miliar.

Paling besar investasinya DME. Dari empat proyek DME saja, totalnya sekitar US$ 11 miliar, kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (4/3).

Selain pendanaan yang besar, investasi DME juga disebut akan melibatkan campur tangan Danantara, yang diharapkan dapat membuka peluang pendapatan negara melalui royalti batubara.

Royalti 0% untuk Hilirisasi Batubara

Hingga saat ini, pemerintah belum merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang disahkan pada 30 Desember 2022.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah menetapkan tarif royalti 0% untuk perusahaan batubara yang melakukan hilirisasi, termasuk dalam proyek gasifikasi DME.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, kebijakan ini dapat membuat negara kehilangan potensi penerimaan Rp 33,8 triliun per tahun dari royalti batubara.

Dalam kajian Celios, jika produksi batubara mencapai 666,6 juta ton per tahun seperti di 2023, maka potensi kehilangan royalti bisa mencapai Rp 33,8 triliun per tahun. Jika kebijakan ini berlangsung selama 20 tahun, total kehilangan bisa mencapai Rp 676,4 triliun, ujar Bhima, Rabu (5/3).

Selain kehilangan pendapatan dari royalti, Bhima menilai pemerintah harus belajar dari gagalnya proyek hilirisasi batubara sebelumnya.

Ia mencontohkan kasus mundurnya Air Products & Chemical Inc (APCI)—perusahaan asal Amerika Serikat—dari proyek DME bersama PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Pertamina (Persero). APCI sempat berkomitmen berinvestasi US$ 2,1 miliar (Rp 30 triliun) dan melakukan groundbreaking di Muara Enim, Sumatera Selatan, sebelum akhirnya menarik diri.

Saat ini, PTBA tengah menjajaki kerja sama dengan East China Engineering Science and Technology Co. LTD untuk melanjutkan proyek tersebut, namun belum ada kesepakatan final.

Hilirisasi batubara terbukti sulit menarik investor karena biaya tinggi dan ketidakpastian off-taker, ujar Bhima.