Harga Minyak Dunia Kembali Menuju US$ 100 per Barel, Bagaimana Nasib BBM Non-Subsidi?

wmhg.org – JAKARTA. Sempat menukik, harga minyak mentah dunia kembali bergerak naik hingga nyaris menembus level US$ 100 per barel. Merujuk Trading Economics, harga West Texas Intermediate (WTI) naik 4,4%, sedangkan Brent meningkat sekitar 3,2% per Kamis (9/4/2026) pukul 19:55 WIB.

Dalam rentang waktu tersebut, Harga WTI melaju ke level US$ 98,7 per barel, sementara Brent bertengger di posisi US$ 97,7 per barel. Padahal, harga WTI dan Brent sempat anjlok masing-masing sekitar 16% dan 13% di tengah gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

Pengamat Komoditas, Ibrahim Assuaibi mengungkapkan bahwa sebelumnya pasar menyambut gencatan senjata Iran dan AS yang akan berlangsung selama dua pekan. Hal ini meredakan kekhawatiran terkait pasokan minyak mentah, terutama yang melewati Selat Hormuz.

Namun, ketegangan kembali terjadi pasca serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon. Aksi ini memacu reaksi keras dari Iran, yang diikuti oleh kembali meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap kepastian pasokan crude yang bakal melewati Selat Hormuz.

Harga minyak yang tadinya turun, kini kembali menguat. Kita tidak tahu bagaimana tensi perangnya ke depan. Tapi (harga minyak) menuju level US$ 100 per barel kemungkinan besar akan terjadi, kata Ibrahim saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (9/4/2026).

Ibrahim memproyeksikan, pada bulan April ini harga minyak dunia akan bergerak pada rentang US$ 80 – US$ 115 per barel. Kalau perang terjadi lagi bisa naik harganya. Artinya, volatilitas masih sangat tinggi, kondisinya masih rawan untuk harga minyak, imbuh Ibrahim.

Analis komoditas & Founder Traderindo.com, Wahyu Laksono sepakat bahwa ambang batas US$ 100 per barel sangat mudah terlampaui kembali. Apalagi jika Presiden AS Donald Trump mencabut penangguhan serangan, atau jika Iran kembali menutup Selat Hormuz setelah masa 14 hari berakhir tanpa kesepakatan baru.

Wahyu memproyeksikan secara jangka pendek dalam dua pekan ke depan, harga minyak akan konsolidasi di area US$ 80 – US$ 100 per barel. Pasca dua pekan, jika kesepakatan damai tercapai, maka harga minyak berpotensi melandai ke area US$ 70 – US$ 80 per barel. 

Jika gagal, risiko lonjakan kembali ke atas US$ 100 – US$ 110 sangat terbuka. Namun, Wahyu memberikan catatan bahwa pemulihan rantai pasok membutuhkan waktu lebih dari dua minggu. Meskipun Selat Hormuz dibuka, penjadwalan ulang kapal tanker dan pembersihan jalur pelayaran membutuhkan waktu, kata Wahyu.

Ekonom Universitas Indonesia, Dipo Satria Ramli mengamini bahwa pergerakan harga minyak mentah dunia masih sangat sensitif terhadap eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Apalagi, rantai pasok minyak mentah belum bisa sepenuhnya pulih sekalipun perang berakhir.

Menurut Dipo, pelaku industri akan berhadapan dengan realitas baru dengan rentang harga yang cukup tinggi, antara US$ 80 – US$ 100 per barel. Proyeksi level harga ini berada di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, dengan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 70 per barel.

Harga kemungkinan besar akan tetap tinggi. Jadi sepertinya nggak mungkin kembali ke level awal. Ini sudah new reality, harga minyak tinggi dan dolar (di level) Rp 17.000, ungkap Dipo.

Dampak ke Harga BBM Non-Subsidi

Di tengah situasi saat ini, pemerintah masih berhati-hati untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi masih dalam perhitungan.

Penyesuaian harga akan dilakukan setelah perhitungan tersebut selesai dilakukan oleh pemerintah bersama badan usaha. Hanya saja, Bahlil belum membeberkan kapan perhitungan tersebut akan rampung.

Mengenai BBM yang RON (Research Octane Number) 92, RON 95, 98, termasuk dengan solar yang Pertamina Dex, itu nanti kita akan melakukan penyesuaian setelah perhitungan selesai, sekarang kita masih melakukan exercise, ungkap Bahlil kepada media pada Rabu (8/4/2026).

Salah satu komponen yang menjadi pertimbangan dalam perhitungan tersebut adalah ICP. Dalam hal ini, Bahlil berharap harga minyak mentah bisa kembali melandai seiring dengan genjatan senjata yang dilakukan oleh Iran dan AS.

Mudah-mudahan doakan, agar betul-betul harga ICP bisa turun, itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta, ujar Bahlil.

Dalam kesempatan yang berbeda, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi mengungkapkan bahwa harga BBM non-subsidi bisa menyesuaikan dengan mekanisme pasar. Hanya saja, formula perubahan harga mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk rata-rata harga penyediaan dalam satu bulan sebelumnya.

Dalam situasi seperti saat ini, pemerintah juga mempertimbangkan faktor lain seperti tekanan inflasi serta kemungkinan migrasi konsumsi masyarakat yang beralih ke BBM subsidi jika terjadi perbedaan harga yang signifikan. Dus, besaran penyesuaian harga BBM non-subsidi memerlukan perhitungan yang matang dari berbagai aspek.

Kalau dilepas ke mekanisme pasar, kemungkinan akan terjadi migrasi ke bawah (menggunakan BBM subsidi). Misalnya pengguna Pertamax Turbo, Pertamax ke Pertalite, dan itu bebannya akan jadi besar sekali. Kalaun pun mekanisme pasar, itu tetap dihitung harga rata-rata biaya penyediaan satu bulan sebelumnya. Jadi tidak langsung harga (minyak mentah) sekarang US$ 100 jadi acuan, jelas Kholid.

Dihubungi terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron belum banyak berkomentar mengenai penyesuaian harga BBM non-subsidi. Baron menegaskan bahwa Pertamina terus memonitor dinamika harga minyak global serta mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi biaya penyediaan BBM.

Pertamina juga berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pasokan energi bagi masyarakat. Sebagai perusahaan energi terintegrasi, Pertamina terus memperkuat ketahanan rantai pasok energi agar operasional perusahaan tetap berjalan optimal dan pasokan energi nasional tetap terjaga, kata Baron saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (9/4/2026).

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah sembari memonitor dinamika geopolitik serta pergerakan harga komoditas. Pertamina Patra Niaga juga melakukan ?komunikasi, koordinasi dan negosiasi dengan para supplier eksisting maupun calon-calon supplier.

Kami menjaga pasokan dan ketersediaan produk energi di masyarakat. Tentunya kami sebagai Badan Usaha Operator akan mengikuti arahan dan kebijakan dari Pemerintah, tegas Roberth. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News