Cukai Produk Olahan Bernatrium Bakal Kerek Harga Produksi, Konsumen yang Tanggung?

wmhg.org – JAKARTA. Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menerapkan cukai kepada produk pangan olahan bernatrium (P2OB) dinilai akan berdampak pada peningkatan harga produk akhir, yang kemudian akan ditanggung oleh rakyat sebagai konsumen tingkat akhir.

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan beban industri makanan, terutama yang masuk pada kategori P2OB akan semakin meningkat jika cukai diterapkan.

Kenaikan pajak apa pun itu terhadap barang, yang baru sekalipun, akan dilimpahkan ke pengusaha, kemudian pengusaha akan melimpahkannya kepada konsumer, kata dia saat dihubungi, Selasa (15/07).

Dalam penerapannya, Ronny bilang, dibandingkan membagi beban dengan konsumen, lebih banyak pengusaha yang melimpahkan peningkatan cost atau biaya produksi ini kepada konsumen.

Baca Juga: Kemenkeu Usulkan Pengenaan Cukai Produk Pangan Olahan Bernatrium pada 2026

Artinya, akan dimasukan ke harga, akhirnya yang membayar konsumen, minimal dia akan berbagi. Tapi pengalaman kita terhadap kenaikan pajak kepada suatu barang, itu totally dilempar ke konsumen, asumsinya jadi harga barang akan naik, jelasnya.

Ronny menambahkan, saat ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang jungkir balik, memikirkan bagaimana meningkatkan pemasukan, dengan narasi besarnya adalah meningkatkan tax rasio.

Karena pemerintah butuh anggaran besar, tapi punya kapasitas pajak yang tidak bisa digenjot begitu besar. Menurut saya cukup lumrah, karena kita salah satu negara yang tingkat penerimaan pajaknya cukup rendah, di bawah 10%, katanya.

Disisi lain, ekonom dan pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut bahwa kebijakan fiskal, seperti cukai, merupakan salah satu opsi kebijakan yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi lebih sehat.

Pemerintah juga mendapatkan tambahan penerimaan atas kebijakan tersebut. Secara hukum, penggunaannya sesuai dengan UU Cukai maupun UU Kesehatan, ungkapnya.

Namun, Fajry menekankan bahwa dalam prakteknya pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya adalah kondisi ekonomi maupun industri makanan dan minuman di dalam negeri.

Kita tidak ingin, kebijakan Pemerintah yang niat dan tujuannya baik malah menjadi backfire. Perlu ada studi mendalam terlebih dahulu dan juga perlunya diskusi dengan stakeholder terkait, kata dia.

Sebelumnya, dalam catatan Kontan potensi pengenaan cukai kepada produk P2OB diungkap oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (14/7).

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Efisiensi Anggaran 2026 Tergantung Keputusan Presiden

Rekomendasi pada barang-barang ekspansi barang kena cukai, kata Anggito.

Adapun rekomendasi cukai P20B ini masuk dalam daftar output perumusan kebijakan administratif di 2026.

Untuk diketahui, rencana perluasan atau ekstensifikasi objek cukai baru pada pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji sudah mencuat sejak 2024 lalu.

Rencana itu diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang didalamnya terdapat pengaturan soal pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak (GGL).