Bangun Kilang Mahal, Peremajaan Kilang Paling Realistis Jaga Ketahanan Energi

wmhg.org -JAKARTA. Polemik penyesuaian kebijakan impor BBM untuk SPBU swasta dalam beberapa waktu terakhir menegaskan keberadaan kilang minyak memiliki peran penting dalam ketahanan energi nasional. Porsi BBM dalam bauran energi sektor transportasi tahun 2024 yang tercatat sebesar 99,89 % menegaskan peran penting tersebut.

Komaidi Notonegoro Direktur Eksekutif Reforminer mengatakan, meskipun memiliki peran penting, industri kilang minyak di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya dihadapkan pada pasar BBM nasional dengan kondisi regulated market, sebagian besar volume BBM yang diperdagangkan merupakan BBM subsidi dan/atau BBM kompensasi.

“Kondisi tersebut menyebabkan industri kilang minyak di Indonesia relatif sulit untuk dapat memperoleh margin usaha yang wajar,” ungkap dia dalam keterangan tertulis, Rabu (8/10).

Dia mengatakan, karena sulit memperoleh margin wajar, perkembangan industri kilang di Indonesia relatif lambat. Dalam 10 tahun terakhir kapasitas kilang minyak wilayah Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Eropa masing-masing bertambah 3,73 juta barel per hari, 2,73 juta barel per hari, dan 829.000 barel per hari.

Sementara pada periode tersebut kapasitas kilang minyak Indonesia hanya bertambah 125.000 barel per hari. Penambahan kapasitas tersebut berasal dari RDMP Kilang Balongan dan RDMP Kilang Balikpapan.

Ia menyatakan kebutuhan anggaran investasi yang besar sementara margin yang diperoleh relatif belum kompetitif, menyebabkan industri kilang minyak tidak menjadi pilihan utama.

“Berdasarkan data, rata-rata pembangunan kilang minyak dengan kapasitas 100.000 barel per hari memerlukan investasi antara US$ 7,5 – 8 miliar atau sekitar Rp 123 triliun – Rp 132 triliun,” ungkap dia.

Jika mengacu pada konsumsi BBM saat ini sekitar 1,6 juta barel per hari, Indonesia paling tidak harus memiliki kilang minyak dengan kapasitas sekitar 2 juta barel per hari jika menghendaki untuk tidak melakukan impor BBM. Dengan kapasitas kilang minyak saat ini sekitar 1.148 ribu barel per hari, Indonesia setidaknya memerlukan tambahan kapasitas sekitar 852 ribu barel per hari atau setara dengan kebutuhan investasi sekitar Rp 1.054 triliun – Rp 1.125 triliun.

Komaidi menjelaskan, terkait aspek teknologi dan kehandalan kilang, kebijakan Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR) untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk yang selama ini sudah dilakukan Pertamina pada dasarnya telah tepat. Perkembangan teknologi dan kehandalan kilang global tercatat terus meningkat.

Sebagian besar Nelson Complexity Index (NCI) kilang global berada di atas 10 yang mencerminkan kilang-kilang tersebut memiliki tingkat kompleksitas dan teknologi yang tinggi. Kilang dengan NCI tinggi umumnya dilengkapi unit-unit canggih yang memungkinkan untuk mengadaptasi hasil produknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pasar.

Mencermati perkembangan dan kondisi yang ada tersebut, peremajaan kilang minyak nasional baik melalui GRR maupun RDMP mendesak untuk segera dilakukan.

Peremajaan tidak hanya penting untuk menambah kapasitas kilang, tetapi juga penting untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi biaya produksi, menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi, lebih fleksibel dan adaptif dengan kebutuhan pasar, dan berpotensi memiliki aspek HSSE (Health, Safety, Security, dan Environment) yang lebih baik.

Dengan kebutuhan investasi besar dan margin yang belum kompetitif, peremajaan kilang minyak nasional memerlukan political will dan dukungan kebijakan baik fiskal dan non fiskal dari seluruh stakeholder pengambil kebijakan.

Terkait kebutuhan anggaran investasi yang cukup besar pada umumnya BUMN dalam hal ini Pertamina yang diberikan tugas membangun kilang memerlukan kolaborasi dengan pihak/mitra bisnis yang lain. Akan tetapi dari sejumlah rencana kerjasama yang pernah akan dilakukan, calon mitra seperti Saudi, Iran, dan Kuwait justru mengundurkan diri.

Permintaan insentif fiskal yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah disampaikan menjadi penyebab utama sejumlah calon mitra Pertamina tersebut mundur. Semoga para stakeholder pengambil kebijakan dapat memberikan terobosan kebijakan agar peremajaan kilang minyak nasional dapat segera dilakukan.