Bahlil: Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi Masih dalam Perhitungan dengan Badan Usaha

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi masih dalam perhitungan. Penyesuaian harga akan dilakukan setelah perhitungan tersebut selesai dilakukan oleh pemerintah bersama badan usaha.

Hanya saja, Bahlil belum membeberkan kapan perhitungan tersebut akan rampung.

Mengenai BBM yang RON (Research Octane Number) 92, RON 95, 98, termasuk dengan solar yang Pertamina Dex, itu nanti kita akan melakukan penyesuaian setelah perhitungan selesai, sekarang kita masih melakukan exercise, ungkap Bahlil kepada media pada Rabu (8/4/2026).

Salah satu komponen yang menjadi pertimbangan dalam perhitungan tersebut adalah rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).

Dalam hal ini, Bahlil berharap harga minyak mentah akan kembali melandai seiring dengan genjatan senjata yang dilakukan oleh Iran dan Amerika Serikat.

Mudah-mudahan doakan, agar betul-betul harga ICP bisa turun, itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta, ujar Bahlil.

Impor Bensin dan Solar

Mengenai pasokan minyak mentah (crude), Bahlil mengatakan bahwa pemerintah masih melakukan komunikasi intens terkait dua kapal yang tertahan di Selat Hormuz. InsyaAllah do'akan bisa cepat. Dengan redanya ada jeda dua minggu daripada eskalasi di Timur Tengah, mudah-mudahan bisa cepat selesai, imbuh Bahlil.

Dia pun memastikan bahwa hal tersebut tidak mengganggu pasokan BBM secara umum. Sebab, Indonesia tidak mengimpor BBM jadi dari Timur Tengah. Impor hanya dilakukan untuk crude dengan porsi sekitar 20% – 25%.

Bahlil bilang, Indonesia telah melakukan diversifikasi sumber impor crude, sehingga tidak mengalami ketergantungan dari pasokan Timur Tengah. Kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika dan beberapa negara lain. Jadi InsyaAllah clear lah, aman, tegas Bahlil.

Dari sisi produk BBM, Bahlil menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak lagi tergantung pada solar impor. Namun, untuk BBM jenis bensin, Indonesia masih memerlukan importasi dari sejumlah negara.

Solar tidak kita lakukan impor, yang kita lakukan tinggal bensin saja, kurang lebih sekitar 20 juta – 22 juta kiloliter, jelas Bahlil.

Pada kesempatan yang berbeda, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengungkapkan bahwa porsi impor minyak bensin masih dominan. Kementerian ESDM mencatat, total kebutuhan minyak bensin pada tahun 2025 mencapai 100.986 Kiloliter (KL) per hari.

Sementara hingga Februari 2026, total kebutuhan minyak bensin tercatat sebesar 99.661 KL per hari. Dari jumlah tersebut, porsi impor minyak bensin mencapai 60,18% pada tahun 2025, dan sebesar 59% dari kebutuhan per Februari 2026.

Berdasarkan data per 1 April 2026, impor minyak bensin paling banyak berasal dari Singapura dengan porsi 64,23% terhadap volume impor. Indonesia juga mengimpor minyak bensin dari Malaysia (27,18%), Oman (5,55%) dan Uni Emirat Arab (3,03%). 

Sedangkan untuk minyak solar, Rizwi menjelaskan terdapat dinamika yang berbeda, terutama dari sisi impor.

Kebutuhan relatif meningkat, namun impor berhasil ditekan dari 12,17% di tahun 2025 menjadi hanya 6,26% di tahun 2026 sampai dengan Februari, ungkap Rizwi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR-RI, Rabu (8/4/2026).

Adapun, total kebutuhan minyak solar pada tahun 2025 mencapai 110.932 KL per hari. Sedangkan hingga Februari 2026, kebutuhan minyak solar naik menjadi 111.356 KL per hari. 

Berdasarkan data per 1 April 2026, Singapura dan Malaysia juga menjadi sumber utama impor minyak solar. Porsi impor minyak solar dari Singapura mencapai 58,56%, sementara impor dari Malaysia sebanyak 36,56%. Sumber impor minyak solar lainnya berasal dari Taiwan dengan porsi 4,88%.

Strategi Mitigasi

Di tengah situasi gejolak geopolitik di Timur Tengah, Kementerian ESDM pun telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi pasokan energi. Selain mendorong pengaturan konsumsi secara wajar dan bijak, pemerintah  memacu diversifikasi sumber impor BBM dan LPG.

Kami mengalihkan sumber impor yang tadinya berasal dari negara Timur Tengah yang terkendala dengan masalah di Selat Hormuz menjadi ke negara-negara lain seperti Amerika, Afrika, Asia dan negara-negara di ASEAN, jelas Rizwi.

Pemerintah juga mendorong optimalisasi kilang-kilang di dalam negeri untuk produksi BBM dan LPG, serta telah menginstruksikan kepada seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar mengutamakan pasokan ke dalam negeri daripada ekspor.

Artinya, crude yang diproduksi di dalam negeri diupayakan untuk seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kilang minyak di dalam negeri. Kami mengoptimalkan kilang-kilang dalam negeri, tegas Rizwi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News