AS Cabut dari Konvensi Iklim PBB, Indonesia Perlu Cari Peluang Pembiayaan Lain

wmhg.org – JAKARTA. Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memutuskan menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC).

Padahal selama ini AS menjadi negara potensial bagi Indonesia untuk membangun kerjasama pembiayaan terkait komitmen iklim dan transisi energi Indonesia.

Meski memutuskan cabut dari UNFCCC, Indonesia dinilai masih berpeluang membangun kerja sama pembiayaan bilateral dengan negara-negara belahan bumi selatan (Global South) untuk melanjutkan, bahkan memperkuat komitmen iklim dan transisi energi.

Dino Patti Djalal, Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mengatakan, meski pihaknya menyayangkan keputusan AS keluar dari UNFCC dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), namun langkah tersebut tidak mengurangi urgensi krisis iklim dan tidak juga membebaskan komunitas internasional dari tanggung jawab bersama untuk menangani permasalahan tersebut.

Negara-negara kekuatan menengah (middle power) di dunia, termasuk Indonesia, justru harus melipatgandakan peran dan upaya saat ini untuk melanjutkan komitmen pemangkasan emisi.

“Aksi iklim Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan politik domestik satu negara saja. Indonesia harus terus memberikan aksi nyata, mulai dari meningkatkan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, hingga melindungi hutan dan lautan serta mencapai net-zero, idealnya pada 2050. Jalan menuju masa depan yang tangguh tidak akan dipimpin oleh kemunduran, tetapi oleh mereka yang bersedia memimpin bersama,” kata Dino dalam keterangan tertulis dikutip, Jumat (9/1/2025).

Agung Budiono, Direktur Eksekutif CERAH mengatakan, tidak dapat dipungkiri keluarnya AS dari UNFCCC berpotensi mempersempit ruang pendanaan aksi iklim dan transisi energi, termasuk berbagai skema kerja sama multilateral dan kemitraan kolektif. Sebelumnya AS juga sudah digantikan Jerman sebagai co-lead di Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia.

Berkurangnya komitmen negara maju akan berdampak langsung pada ketersediaan pembiayaan murah dan dukungan internasional yang sangat dibutuhkan negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menurunkan ketergantungan pada energi fosil.

“Namun demikian, pelemahan kerja sama multilateral tidak serta-merta menutup seluruh ruang kerja sama internasional bagi Indonesia. Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mendorong dan memperluas kerja sama bilateral dengan negara-negara di Global South dan Timur Tengah –seperti Mesir, Kuwait, dan Maroko– dalam pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan penguatan kapasitas transisi energi,” kata Agung.

Menurut Agung, Indonesia tidak seharusnya menjadikan Amerika Serikat sebagai rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan iklim dan transisi energi di tanah air. Berkaca dari dampak krisis iklim di dalam negeri yang semakin merusak, seperti banjir ekstrem di Aceh, Sumatera Utara, dan berbagai wilayah lainnya, pemerintah seharusnya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi iklim yang konsisten.

“Arah kebijakan nasional harus tetap konsisten dengan target penurunan emisi, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta perlindungan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim. Jangan sampai ketika komitmen Amerika Serikat terhadap isu ini melemah atau terhenti, Indonesia justru ikut mundur hanya karena AS merupakan salah satu mitra penting Indonesia,” Agung melanjutkan.

Selain kerja sama bilateral, penguatan kolaborasi South-South juga semakin krusial. Agung menambahkan, Indonesia memiliki peran strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam kerangka BRICS+, yang bisa menjadi alternatif penting untuk pertukaran teknologi pembiayaan alternatif dan praktik baik transisi energi yang lebih adil dan setara.