Ambisi RI Jadi Penentu Harga Sawit Dunia Tak Mudah, Ini Tantangannya

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo

wmhg.org – JAKARTA. Ambisi Presiden RI Prabowo Subianto menjadikan Indonesia sebagai penentu harga minyak sawit dunia menuai beragam tanggapan dari pelaku industri, petani, hingga pengamat sawit.

Sebagian pihak menilai langkah tersebut sulit diwujudkan karena harga crude palm oil (CPO) masih ditentukan mekanisme pasar global dan persaingan dengan minyak nabati lain. Namun, ada pula yang menilai Indonesia memiliki peluang menjadi price maker apabila perdagangan sawit nasional dikonsolidasikan secara kolektif.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono mengatakan, harga minyak sawit dunia tetap bergantung pada kondisi supply dan demand global.

Menurut Eddy, meski Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia, harga CPO tetap dipengaruhi dinamika pasar internasional, termasuk kondisi geopolitik seperti perang.

“Minyak sawit itu komoditas global, jadi yang menentukan harga adalah pasar atau supply dan demand,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (24/5/2026).

Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki instrumen untuk menjaga stabilitas harga sawit domestik melalui kebijakan mandatory biodiesel. Program tersebut dinilai membantu menjaga harga sawit agar tidak jatuh terlalu dalam.

Eddy mencontohkan, sebelum adanya mandatory biodiesel, harga sawit pernah berada di bawah biaya produksi sehingga petani memilih membakar tandan buah segar (TBS) karena biaya panen dan angkut lebih mahal dibandingkan harga jual.

“Dengan mandatory biodiesel ini harga lebih terkendali dibandingkan sebelumnya,” katanya.

Meski demikian, Eddy menilai Indonesia akan sulit menjadi penentu tunggal harga sawit dunia lantaran minyak sawit bukan satu-satunya minyak nabati yang diperdagangkan secara global.

Ia menyebut minyak bunga matahari, minyak kedelai, rapeseed, hingga minyak jagung menjadi substitusi yang ikut mempengaruhi harga minyak nabati dunia.

“Indonesia bisa mengendalikan harga, tetapi karena ada minyak nabati lain, sepertinya sulit kalau kita menjadi penentu harga,” ujarnya.

Pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia Mansuetus Darto. Ia menilai ambisi Indonesia menjadi penentu harga sawit dunia masih belum realistis karena Indonesia belum memiliki ekosistem perdagangan global yang memadai.

Menurut Darto, Indonesia selama ini masih berperan sebagai producer power yang fokus pada produksi dan ekspansi lahan sawit. Sementara itu, infrastruktur perdagangan dan sistem keuangan nasional dinilai belum siap menjadi pusat perdagangan komoditas global.

“Indonesia tidak seperti Singapura. Di sana semua bank berkumpul, ekosistem keuangannya hidup, infrastruktur trading lengkap, hukum dipercaya dan tidak berubah-ubah, serta korupsi minim,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (24/5/2026).

Ia menambahkan, perdagangan sawit dunia bergerak sangat cepat dan membutuhkan kepercayaan tinggi dari pelaku pasar internasional.

Darto juga mempertanyakan kesiapan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang digagas pemerintah sebagai konsolidator perdagangan sawit nasional. Menurut dia, DSI belum memiliki rekam jejak dan sertifikasi global yang memadai untuk dipercaya trader internasional.

“DSI sulit dipercaya global karena kontrol politik kuat, minim transparansi, dan ekosistem global belum mengenalnya,” katanya.

Ia khawatir kebijakan tersebut justru berdampak negatif terhadap petani sawit. Darto menyebut harga TBS petani saat ini telah turun ke kisaran Rp 1.500–Rp 2.500 per kilogram.

“Hanya hitung ambil cuan, salah strategi, tapi dampaknya merembet ke bawah karena ekosistem sawit saling terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute Tungkot Sipayung menilai Indonesia tetap memiliki peluang menjadi price maker sawit dunia apabila mampu mengonsolidasikan penjualan ekspor sawit secara kolektif.

Menurut Tungkot, Indonesia sejak 2006 telah menjadi produsen dan eksportir sawit terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 60% terhadap produksi minyak sawit global. Namun hingga kini Indonesia masih menjadi price taker karena harga sawit dunia mengacu pada bursa Kuala Lumpur dan Rotterdam.

“Indonesia memang produsen dan eksportir terbesar dunia, tetapi selama ini jalur ekspornya berjalan sendiri-sendiri sehingga bargaining power lemah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini rantai perdagangan sawit Indonesia berlangsung dari produsen ke eksportir, kemudian diteruskan ke buyer global. Model perdagangan yang terfragmentasi membuat Indonesia sulit menentukan harga sendiri di pasar internasional.

Menurut Tungkot, Indonesia bisa menjadi price maker apabila pemasaran sawit dilakukan secara kolektif melalui satu pintu. Dengan model tersebut, Indonesia dinilai akan memiliki market power yang lebih kuat dalam menentukan harga penawaran ke pasar global.

Ia menilai rencana pembentukan DSI mengarah pada fungsi konsolidator perdagangan sawit nasional.

“Dengan pemasaran sawit Indonesia secara kolektif yang dikoordinasikan DSI, harga sawit yang kita tawarkan bisa kita tentukan dan bursa sawit dunia akan mengikuti harga sawit Indonesia,” katanya.

Tungkot menyebut terdapat dua skema yang dapat ditempuh DSI. Pertama, membeli produk sawit domestik untuk dijual kembali ke buyer global. Namun model ini dinilai membutuhkan storage besar, modal besar, serta sumber daya manusia yang memadai dan rawan persoalan tata kelola.

Karena itu, ia lebih menyarankan model kedua, yakni DSI bertindak sebagai fasilitator pemasaran kolektif melalui platform digital perdagangan sawit.

Melalui skema tersebut, produsen sawit domestik dan buyer global dikonsolidasikan dalam satu platform sehingga volume, kualitas, dan harga transaksi dapat dikontrol.

“Lewat platform itu volume, kualitas, dan harga transaksi bisa dikontrol sehingga mengurangi misvoicing seperti selama ini,” ujarnya.

Dalam catatan Kontan, ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai penentu harga sawit dunia didorong oleh dugaan praktik under invoicing ekspor sawit yang menyebabkan nilai ekspor Indonesia lebih rendah dibandingkan data impor negara tujuan.

Sebelumnya, saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027, Rabu (20/5), Presiden Prabowo menyoroti adanya dugaan pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari seharusnya. Bahkan, menurut dia, terdapat hingga 50% nilai ekspor yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya.

“Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Ini tidak boleh terjadi lagi,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintah ingin Indonesia menentukan harga sawit sendiri. “Kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita ya tidak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News