Usman Kansong Mundur dari Jabatan Dirjen IKP Kemenkominfo, Ini Alasannya

wmhg.org – JAKARTA. Usman Kansong mengundurkan diri dari jabatan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dijen IKP) Kementerian Komunikasi Informatika (Kemenkominfo) setelah tiga tahun lebih mengabdi. 

Usman mengatakan, ia telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi sejak Selasa (13/8) lalu. 

Saya mengundurkan diri Per 13 Agustus kemarin dan tentu saya akan tetap melaksanakan kerja komunikasi publik dari luar pemerintahan, kata Usman dalam pernyataan persnya di Kantor Kemenkominfo, Rabu (14/8). 

Usman tidak menjelaskan detil alasannya mundur dari jabatan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik. Yang terang ia mengatakan keputusannya ini dilakukan bukan karena paksaan dari luar ataupun ada motif tertentu. 

Tidak ada tekanan dari luar, ini murni keinginan saya dan sifatnya personal, jelasnya. 

Diketahui, Usman Kansong dipercaya memegang jabatan sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo sejak Agustus 2021. 

Sebelum memegang tanggung jawab tersebut, sosok Usman Kansong dikenal sebagai jurnalis dengan jabatan terakhirnya sebagai Direktur Pemberitaan di Media Indonesia pada 2020.

Pada 2000-2009 ia mengabdi di media penyiaran Metro TV dengan posisi terakhir ialah News Current Affairs Manager di Metro TV. Pria kelahiran Jakarta, 13 April 1970 itu juga pernah bekerja di Harian Republika sejak 1995-2000.

Semua pengalaman kerja itu sejalan dengan latar pendidikannya yang merupakan lulusan Ilmu Komunikasi FISIP USU, Medan, Sumatra Utara tahun 1994 dan Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia tahun 2005. 

Ia juga memegang posisi Dewan di dalam Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) dan pernah mendapat beasiswa Chavening di London dan Skotlandia pada 2003.

Tidak hanya itu, Usman diketahui pernah mendapatkan fellowship dari East-West Center, Honolulu, Amerika Serikat.Ia juga pernah berpartisipasi dalam “people to people diplomacy” yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Rusia dan Belarusia (2015) dan Amerika Serikat (2016).