Tahun Pertama Prabowo-Gibran, Alokasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur Rp 400,3 T

wmhg.org – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan RAPBN tahun anggaran 2025. Salah satu yang dibahas adalah anggaran pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun, ujar Jokowi saat menyampaikan RUU APBN 2025, Jumat (16/8).

Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. 

Jokowi menjelaskan, gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut. Belanja Negara direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun. 

RAPBN 2025 juga menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. 

Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. 

Jokowi menyatakan, belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian.

Inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan. 

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 422,7 triliun pada RAPBN tahun 2024. Anggaran tersebut untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan.

Anggaran tersebut diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.

Lalu, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.

Penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi.

Serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN.