Tahun 2025, Alokasi Anggaran Kementerian PUPR Turun menjadi Rp 75,63 Triliun

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 75,63 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025. Nilainya turun hampir separuh dibandingkan anggaran tahun ini sebesar Rp 157,73 triliun. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengatakan, dukungan tersebut terutama untuk aspek ketahanan pangan dan energi. 

Untuk bidang Sumber Daya Air tentu kami akan terus melanjutkan pembangunan bendungan, irigasi, baik pembangunan baru maupun peningkatan irigasi dengan total sebesar 17ribu hektare, kata Zainal dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (16/8).

Baca Juga: Diam-Diam Pemerintah Kerek Anggaran IKN Tahun 2024 Jadi Rp 42,5 Triliun

Selain itu, untuk permukiman yang baik juga diperlukan pengendalian banjir baik di desa maupun perkotaan. Hal lain yang juga perlu dipenuhi adalah prasarana air baku, dan tentu yang terakhir untuk mengambil quick win dari tema ketahanan pangan juga akan melakukan cetak sawah untuk melengkapi bendungan dan irigasi yang sudah dibangun agar segera dapat dimanfaatkan. 

Dalam hal konektivitas, melalui Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR akan terus melanjutkan terutama pembangunan jalan nasional dari Aceh hingga Papua sepanjang 128,1 km. 

Kemudian PUPR juga melanjutkan konektivitas melalui pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 4,83 km. Hal itu jauh lebih kecil dari jalan nasional karena pada umumnya hanya dukungan konstruksi. 

Untuk jalan dan jembatan tentu kita juga ingin memastikan jalan-jalan kita dapat dilalui dengan baik melalui kegiatan preservasi, ucap Zainal.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang menyasar lokasi di pedesaan melalui Ditjen Cipta Karya akan terus menambah penyediaan air minum di perdesaan lewat program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas). 

Baca Juga: Kementerian PUPR Dukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Termasuk juga penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan sanitasi di perkotaan. 

Kemudian melalui Ditjen Cipta Karya kami juga membangun kawasan-kawasan permukiman serta bangunan gedung sekolah dan madrasah yang ditugaskan, terang Zainal.

Sementara di sektor perumahan dengan alokasi Rp 4,53 triliun, Zainal mengatakan akan terus melanjutkan dukungan pembangunan hunian vertikal maupun untuk mencapai target pembangunan rusun MBR sebagaimana diarahkan. 

Oleh karena itu keseluruhan rencana kegiatan yang dikerjakan dari alokasi anggaran Rp 75,63 triliun tersebut terus akan kita lanjutkan bukan hanya di perkotaan tapi juga di perdesaan, tentu sesuai dengan visi pemerintahan selanjutnya, pungkas Zainal.