Reshuffle Kabinet Jelang Masa Akhir Pemerintahan Dinilai Bersifat Politis

wmhg.org – JAKARTA. Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet pada hari ini dengan melantik tiga nama baru pada posisi menteri, satu nama di posisi wakil menteri, dan tiga nama di posisi kepala lembaga.

Reshuffle ini dilakukan pada dua bulan menjelang masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berakhir pada 20 Oktober 2024.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, tidak ada efek reshuffle kabinet bagi industri.

Ia mencontohkan, jika Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo jauh dari dunia teknologi dan informasi.

Hanya bagi-bagi jabatan saya kira. Tidak lebih dari itu, ujar Nailul kepada Kontan, Senin (19/8).

Nailul mengungkapkan, kontribusi sektor ICT (Information, communication and technology) ke ekonomi nasional hanya sekitar 4% saja terhadap PDB (produk domestik bruto).

Pertumbuhan sektor ICT pun sekarang terus melambat. Kemarin sempat tinggi karena Covid-19. Tapi sekarang sudah berada di level 6% di tahun 2023.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak mampu mengerek sektor ICT. Terlebih ada aturan pelarangan penjualan pulsa atau voucher untuk memberantas judi online.

Adanya wamen baru tidak akan meningkatkan kinerja sektor ICT tersebut, ucap Nailul.

Sementara lain, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, presiden punya kewenangan powerfull untuk mereshuffle siapapun yang disukainya. Baik berbasis kinerja maupun berbasis politik.

(Reshuffle kabinet) Bisa jadi iya, bisa jadi tidak (terkait dengan suksesi pemilihan ketua umum Partai Golkar), terang Ujang.

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto pun menilai, pergantian Menteri ESDM Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia tidak akan efektif mengingat sisa waktu pemerintahan kurang dari dua bulan.

Mulyanto menyebut pergantian menteri kali ini sebagai kerjaan yang sia-sia dari sisi kinerja dan lebih kuat pada bobot politiknya.

Dia ragu pada kinerja menteri baru yang secara struktural masa kerjanya kurang dari dua bulan lagi. Di satu sisi, masa sidang DPR bersama pemerintah juga tinggal menyisakan satu kali masa sidang.

“Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Jadi ini murni bersifat politis, ujar Mulyanto.

Mulyanto menjelaskan, dari sisi legislasi, pekerjaan rumah tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas.

“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” terang Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, yang lebih perlu dilakukan presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut. Bukan reshufle jelang suksesi.

“Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya, katanya.

Ia menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas-fungsi kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM. Bukan pada posisi menterinya.

“Ini yang harusnya diurai dan diperbaiki, ucap Mulyanto.

Seperti diketahui, pada hari ini Presiden Jokowi melantik sejumlah menteri, kepala lembaga, dan wakil menteri antara lain :