Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo Diprediksi Stagnan di 5,1%, Ini Kata Menko Airlangga

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal proyeksi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) atau IMF yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang pemerintahan Prabowo stagnan di level 5,1% atau dari 2025-2029.

Airlangga mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, mengingat angka tersebut hanya sebatas proyeksi. Bahkan ia masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini masih berada di angka 5,2%.

Namanya proyeksi IMF, tidak perlu khawatir. Setiap tahun akan ada perubahan, ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Kamis (8/8).

Airlangga memastikan bahwa pemerintah Indonesia tetap menjaga fiskal secara berhati-hati dan hal tersebut tetap akan dilanjutkan pada pemerintahan baru.

Selama ini Indonesia jaga fiskal secara betul, tetap kita akan lanjutkan, katanya.

Untuk diketahui, proyeksi IMF mengenai pertumbuhan ekonomi era Prabowo tertuang dalam Article IV Consultation tahun 2024 Edisi Agustus 2024.

Meski begitu, IMF tidak menjelaskan secara gamblang terkait alasan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2029 mendatang. Akan tetapi IMF merekomendasikan sejumlah langkah-langkah jangka pendek yang dapat diatasi oleh pemerintahan mendatang yang akan dimulai pada akhir 2024.

Pertama, terkait kebijakan fiskal, IMF merekomendasikan pemerintahan baru untuk memprioritaskan belanja berkualitas tinggi yang mendukung pembangunan Indonesia dan memantau risiko fiskal. Meningkatkan cakupan dan kecukupan jaring pengaman sosial, meningkatkan penargetan subsidi.

Mendorong penerimaan pajak juga sangat penting dilakukan mengingat kebutuhan belanja pemerintahan baru sangat besar untuk melanjutkan program, dan juga menjalankan janji kampanye seperti program makan siang gratis.

Kedua, inklusi dan perkembangan. IMF merekomendasikan agar pemerintahan baru meningkatkan jumlah dan kualitas belanja kesehatan dan perlindungan sosial, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih luas.

Serta meningkatkan belanja pendidikan, meningkatkan waktu dan kualitas pembelajaran untuk mengurangi ketidaksesuaian keterampilan dan meningkatkan produktivitas dan kemampuan pengetahuan/kecanggihan ekonomi.

Ketiga, tata kelola. IMF merekomendasikan agar pemerintahan baru memperkuat kerangka tata kelola dan antikorupsi, memperbaiki sistem hukum untuk mendukung akuntabilitas dan kepastian usaha.

Keempat, kebijakan perdagangan dan penanaman modal asing (PMA). IMF merekomendasikan untuk menghindari peningkatan kebijakan perdagangan yang restriktif (termasuk dalam konteks masyarakat adat) dan beralih dari hambatan non tarif atau Non-tariff measures (NTM) yang mendistorsi keputusan perdagangan dan investasi serta berisiko menimbulkan dampak internasional.

Kelima, iklim usaha. IMF merekomendasikan agar pemerintahan baru mengurangi ketidakpastian peraturan, biaya birokrasi dan hambatan administratif.