Pemerintah Telah Kucurkan Pembiayaan Investasi Rp 53,73 Triliun Hingga Juli 2024

wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan investasi hingga Juli 2024 telah mencapai Rp 53,73 triliun. Realisasi tersebut disalurkan melalui Badan Layanan Umum (BLU) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pembiayaan investasi Rp 53,73 triliun tersebut di antaranya disalurkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 15 triliun, Lembaga Keuangan Internasional Rp 1,9 triliun, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Rp 8,6 triliun.

Kemudian, pembiayaan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau IFG sebesar Rp 3,5 triliun, PT Hutama Karya Rp 18,6 triliun, serta PT Wijaya Karya Tbk atau Wika Rp 6 triliun.

“Ini uang keluar namun bukan belanja, tapi namanya investasi. Sampai dengan akhir Juli kita sudah mengeluarkan Rp 53,73 triliun,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (13/8).

Adapun pembiayaan investasi untuk LPDP telah menghasilkan alumni sebanyak 23.870 orang per 31 Juli 2024. Dari total alumni itu, 66,58% bekerja di sektor publik dan sisanya atau 33,42% bekerja di sektor privat.

Sri Mulyani menyampaikan, investasi di LPDP berupa pemberian beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang ingin melanjutkan sekolahnya di universitas. “Anak-anak kita sekarang ada di seluruh dunia, di universitas-universitas yang bagus dan itu menaikkan reputasi Indonesia,” ungkapnya. 

Kemudian FLPP untuk MBR dialokasikan sebesar Rp 13,72 triliun pada 2024 dengan target penyaluran sebanyak 166u.000 nit rumah kepada MBR. Penyaluran per 31 Juli 2024 telah dinikmati oleh MBR dengan kepemilikan 109,719 unit rumah senilai Rp 13,37 triliun.

Nilai yang investasi untuk Lembaga Keuangan Indonesia telah berkontribusi pada Islamic Development Bank, International Development Association, dan International Fund for Agricultural Development atau IFAD.

Selanjutnya, untuk PMN yang telah disalurkan ke WIKA telah mendukung penyelesaian berbagai proyek strategis nasional (PSN) melalui penerbitan saham baru (right issue) guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara kepada WIKA.

Sementara itu, PMN untuk PT HK, mayoritas telah menghasilkan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penambahan PMN 2024 ke PT HK dipastikan untuk penyelesaian JTTS tahap II ruas Kayu Agung-Palembang-Betung.

Terakhir, BPUI digunakan untuk mendukung pengalihan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam rangka mendukung penguatan industri asuransi di Indonesia.