YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!

Baca 10 detikPenempatan TNI di DPR dinilai menjauhkan rakyat dari wakilnya.Langkah ini ciptakan kesan darurat militer dan langgar tuntutan publik.YLBHI sebut ini pelanggaran UU TNI, minta militer ditarik.[batas-kesimpulan]

wmhg.org – Penempatan personel TNI untuk pengamanan gedung DPR RI dinilai justru membangun benteng tak kasat mata antara rakyat dan para wakilnya.

Alih-alih memberi rasa aman, langkah ini dikritik karena menciptakan jarak psikologis dan suasana mencekam.

Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana, menyebut keberadaan militer di parlemen menunjukkan situasi yang kontradiktif.

Dengan dijaga oleh tentara, ini menjauhkan wakil rakyat, para anggota DPR dengan masyarakatnya. Masyarakat justru takutnya kayak semacam seolah-olah situasinya enggak aman harus ada tentara, seperti berasa darurat militer, kata Arif saat dihubungi wmhg.org, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, penugasan ini juga tidak sejalan dengan tuntutan 17+8 yang dikan masyarakat sipil pasca-demo, yang salah satu poinnya menarik TNI dari ranah pengamanan sipil.

Alih-alih menjawab tuntutan itu, yang terjadi justru malah sekarang ini kan gejalanya militer justru ditempatkan di urusan-urusan sipil, kata Arif.

YLBHI mendesak agar militer segera ditarik dan dikembalikan ke fungsi pertahanan sesuai amanat UU TNI.

Penjagaan cukup oleh kepolisian. Selama ini saja tidak dijaga tentara saja masyarakat kesulitan untuk ke DPR. Dan sudah takut, khawatir ke DPR karena penjagaannya sangat ketat dan berlapis, tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut, personel TNI akan tetap disiagakan untuk menjaga simbol kedaulatan negara, khususnya di Gedung DPR RI serta instansi pemerintah vital lainnya.

Penjagaan ini akan terus berlanjut hingga situasi dinilai benar-benar kondusif, meskipun kondisi Ibu Kota saat ini mulai disebut stabil.

TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti… bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI, kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Mengenai durasi penjagaan, ia menyebut hal ini akan berlangsung hingga situasi lebih kondusif lagi, meskipun kondisi Ibu Kota saat ini mulai disebut stabil pasca-dinamika politik belakangan ini.