Yayat Supriatna Sebut Pembangunan Infrastruktur Pangan Bukan Domain Pemerintah

Baca 10 detik

Pembangunan infrastruktur kini bukan lagi domain pemerintah saja, butuh peran non-pemerintah.

Ketahanan pangan adalah isu krusial yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan infrastruktur.

Media didorong untuk tidak takut mengkritisi isu pangan dan infrastruktur yang saling berkaitan.

wmhg.org – Pembangunan infrastruktur di Indonesia disebut bukan hanya jadi domain pemerintah saja di era sat ini. Hal tersebut diungkapkan Lecture and Urban Planning Expert, Yayat Supriyatna saat menjadi pembicara dalam Local Media Summit 2025 (LMS 2025) yang digelar International Media Support (IMS) dan wmhg.org di JW Marriot, Jakarta, 7-8 Oktober 2025.

Dalam paparannya ketika menjadi narasumber di LMS 2025, Yayat Supriyatna memaparkan terkait strategi pembangunan infrastruktur untuk ketahanan air dan pangan berkelanjutan.

Yayat menyebut, pangan sebagai jaminan keberlangsungan hidup manusia di masa depan dan sebuah keberlanjutan. Ia menyoroti krisis pangan yang pernah terjadi di Jepang.

Di jepang krisis pangan, hingga beras naik 99 persen menteri yang mengurusi pertanian mengundurkan diri, katanya di hadapan ratusan perwakilan media lokal.

Menurutnya, persoalan ketahanan pangan sangatlah penting dan terkini pertanian sudah berkembang hingga menggunakan teknologi canggih.

Sekarang pertanian semakin canggih. Karenanya, di Merauke ada food estate, yang dicari bukan petani tapi operator- operator yang mampu menjalankan alat canggih, paparnya.

Ia juga menyebut Presiden Prabowo cukup mengedepankan isu kedaulatan pangan. Yayat kemudian menjelaskan alasan di balik isu pangan yang kini menjadi primadona dunia.

Makanan adalah kebutuhan paling mendasar di tengah ancaman krisis pangan yang ada di depan mata. Selain itu, teknologi pertanian yang semakin canggih pun sangat menguntungkan, kemudian peluang pertanian berkelanjutan dan organik juga cukup tuturnya.

Isu yang dikedepankan presiden kita harus berdaulat dalam pangan. Isu pangan dan infastruktur adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan media jangan takut untuk mengkritisinya, Pembangunan infrastruktur bukan domain pemerintah saja pungkasnya.

Sebagai informasi, Local Media Summit (LMS) 2025, pertemuan tahunan terbesar bagi media lokal dan skala kecil di Indonesia. Forum ini berlangsung selama dua hari pada 7-8 Oktober 2025 di JW Marriott Hotel, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Dengan tema “Unlocking Local Capital: Building Sustainable Media Market in Indonesia”.

LMS 2025 menyoroti pentingnya membangun pasar media yang berkelanjutan melalui inovasi model bisnis, keterlibatan komunitas, dan pemanfaatan teknologi.

Tahun ini, LMS menghadirkan lebih dari 30 pembicara dan lebih dari 100 media lokal dan segmentasi khusus dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman, memperluas jaringan, dan membangun kolaborasi lintas sektor.

Hadir media lokal atau media segmentasi khusus dari Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Batam, Kalimantan Barat. Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara, Bali dan seluruh wilayah di Jawa.

Selain itu, adanya deretan pembicara yang akan hadir mencakup perwakilan dari Wavemaker Grup M, Google, BBC Media Action, Unilever, Goto, SAFEnet, LBH Pers, peneliti UMN, pakar tokoh serta berbagai media dan lembaga di Asia Tenggara.

Lalu, ada sesi “Gala Dinner: Networking dan Appreciation Night” akan menjadi ajang pertemuan santai antar peserta, pembicara, dan mitra pendukung untuk memperluas jejaring kolaborasi.