Wacana Penunjukan Langsung Dinilai Tak Demokratis, FPIR: Bahaya Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden

Baca 10 detik

FPIR menilai usulan penunjukan langsung Kapolri oleh Presiden tidak demokratis dan meniadakan fungsi pengawasan DPR.
Wacana tersebut berpotensi melemahkan supremasi sipil serta tata kelola demokratis institusi kepolisian negara.
FPIR mendesak pemerintah dan DPR segera diskusi mendalam melibatkan pakar sebelum menentukan keputusan akhir Kapolri.

wmhg.org – Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) menyoroti wacana Komite Reformasi Polri yang mengusulkan penunjukan langsung posisi Kapolri oleh Presiden. Menurut FPIR, usulan tersebut tidak demokratis karena menegasikan peran DPR yang merupakan representasi rakyat untuk memilih Kapolri.

Saya memandang, bahwa isu ini harus jadi dialog yang konstruktif. Karena wacana ini akan membuat (legislatif) tidak lagi fungsi terhadap check and balance Kapolri ke depannya dan itu berpengaruh pada tata kelola demokrasi, ujar Ketua Umum FPIR, Fauzan Ohorella dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

Fauzan menilai bahwa rencana penunjukan langsung Kapolri bukanlah serta-merta bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Hanya saja, kata dia, wacana tersebut tetap mengandung potensi yang perlu diantisipasi agar tidak melemahkan prinsip supremasi sipil dan tata kelola demokratis yang telah berjalan baik selama ini.

Karena itu, FPIR mendorong pemerintah dan DPR untuk melakukan diskusi mendalam, melibatkan pakar, dan mempertimbangkan masukan masyarakat sipil sebelum mengambil keputusan apa pun.

Fauzan menilai kajian yang matang juga bisa menghentikan spekulasi liar atas isu tersebut.

Polri adalah institusi negara, bukan alat kepentingan politik. Karena itu, setiap proses pengangkatan Kapolri harus tetap menjaga kepercayaan publik, transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Fauzan.

Lebih lanjut, Fauzan mengatakan, pihaknya percaya bahwa penguatan kepemimpinan Polri akan berjalan optimal apabila didukung oleh mekanisme yang terukur, demokratis, serta menempatkan kepentingan bangsa dan prinsip supremasi sipil di atas kepentingan politik jangka pendek.

Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memaknai isu ini dengan kepala dingin, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridor demokrasi dan memperkuat institusi Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, tambah Fauzan.