/2017/07/20/1777838870.jpg "Revitalisasi Tangki LNG Arun Capai 81%, Bakal Beroperasi Akhir 2025")
/2025/07/14/1666604850.jpg "Menteri ESDM Bahlil Temui Muhammadiyah, Bahas Peluang Izin Tambang")
/2025/10/11/1613799140.jpg "Summarecon Gelar Operasi Katarak Gratis")
/2025/08/04/1162121627.jpg "Pasar Otomotif Belum Pulih, Penjualan Mobil Turun Dua Digit pada September 2025")
wmhg.org – JAKARTA. Informasi beredar gaji ke-13 dan 14 (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) akan ditiadakan pada 2025.
Diduga, langkah ini terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Informasi ini muncul di media sosial X pada Rabu (5/2/2025), disampaikan melalui pesan WhatsApp yang diteruskan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menanggapi informasi tersebut.
Ia menyatakan, kepastian soal peniadaan gaji ke-13 dan 14 masih belum ada.
Saat ini, pembahasan mengenai gaji ke-13 dan 14 untuk 2025 sedang dilakukan oleh Kemenpan RB, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Betul (belum ada kepastian) karena masih dalam pembahasan, kata Rini saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.
Saat ini, kebijakan Gaji Ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya bersama-sama oleh Tim Teknis Kementerian PANRB dan instansi terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara, jelasnya.
Rini menambahkan, kebijakan gaji ke-13 dan THR tidak hanya berlaku untuk ASN. Kebijakan ini juga mencakup Prajurit TNI, Anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural (LNS), serta penerima pensiun.
Aturan mengenai gaji ke-13 dan THR bagi aparatur negara diatur dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2025.
Tonton: ASN Tak Boleh Minta Pindah Tugas Sebelum 10 Tahun
Basis pemberian gaji ke-13 dan THR merupakan penghasilan bulanan aparatur negara. Penghasilan bulanan tersebut bersumber dari anggaran belanja pegawai, tambah Rini.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Beredar Kabar Gaji ke-13 dan 14 ASN Dihapus, Menpan RB Beri Penjelasan
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5327491/original/010415200_1756182305-1.jpg "Ibu Kota Politik IKN Jadi Sorotan DPR, Apa Bedanya dengan Ibu Kota Negara?")
/2025/06/28/1587626352.jpg "Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Targetkan 9,3 Juta Pengunjung hingga Akhir 2025")
/2025/10/10/1266983653.jpg "Dijual Terbatas, AHM Rilis Terbatas Honda Scoopy Kuromi Mulai Rp 24 Juta")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5383000/original/098357600_1760612392-4.jpg "Harga Emas Perhiasan Hari Ini 20 November 2025: Termurah Sentuh Level Segini")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4930398/original/019178100_1724833482-WhatsApp_Image_2024-06-25_at_17.35.11__1___1___1_.jpeg "Danantara Mau Pangkas Jumlah BUMN, Inalum Minta Restu Bikin Anak Usaha Baru Kelola Smelter")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5381933/original/039227200_1760522313-IMG_7964.jpeg "Eks Dirjen Pajak Dicekal Kejagung, Purbaya: Biar Aja Proses Hukum Jalan")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5419212/original/048295100_1763645253-WhatsApp_Image_2025-11-20_at_19.00.47.jpeg "Nunggak Rp 25,4 Miliar, Wajib Pajak Disandera DJP Kanwil Semarang")
:strip_icc()/kly-media-production/medias/1230533/original/005867600_1463022069-Banner_Gaji_PNS.jpg "Anggaran Daerah Mengendap di Bank Tembus Rp 244 Triliun")