UU BUMN Diharapkan Dorong Tata Kelola Lebih Profesional dan Berdaya Saing

wmhg.org – JAKARTA. DPR resmi mengetok  Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi UU pada Selasa (4/2). Beleid ini mengatur berbagai aspek penting. Termasuk pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Badan Pengelola Investasi Daya Hanagata Nusantara secara resmi didirikan dan dibentuk, kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir,  dalam Rapat Paripura di Kompleks Parlemen, Selasa (4/2).

Menurutnya, pembentukan BPI Danantara dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN serta mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi.  “Penegasan terkait pengelolaan aset BUMN sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dilakukan secara akuntabilitas dan sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Erick. .

Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko menilai, regulasi ini sebagai langkah maju dalam meningkatkan tata kelola dan daya saing BUMN di tengah dinamika perekonomian nasional. RUU BUMN memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam mengelola aset negara serta meningkatkan transparansi dalam operasional BUMN.

Pemisahan fungsi regulasi dan operator dalam RUU ini adalah salah satu langkah meningkatkan efisiensi dan menghindari konflik kepentingan di dalam BUMN, ujar Aditya, dalam keterangannya, Rabu (5/2). 

Menurut Aditya, keberadaan BPI Danantara dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset BUMN. Sehingga tidak hanya menjadi beban, tetapi justru menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, jelasnya.

Salah satu poin positif dari RUU BUMN adalah kewajiban BUMN melakukan pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi. Menurut Aditya, ketentuan ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Meski demikian, Aditya menyoroti, implementasi RUU ini akan sangat bergantung pada pengawasan dan komitmen dari berbagai pihak. Menurutnya, tantangan utama dalam pelaksanaan UU ini adalah memastikan, kebijakan yang telah disusun benar-benar dijalankan dengan baik.

Dengan berbagai pengaturan baru dalam RUU BUMN, diharapkan perusahaan-perusahaan milik negara dapat beroperasi lebih profesional, transparan, dan berdaya saing tinggi. Langkah ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi serta memperkuat peran BUMN dalam pembangunan nasional.

Danantara dirancang sebagai superholding BUMN untuk mengelola aset kekayaan negara secara lebih optimal dan efisien. Total aset awal yang akan dikelola diperkirakan mencapai Rp 9.085 triliun atau sekitar US$ 605 miliar, yang akan mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah di luar APBN.

Ada Beberapa peluang BP Danantara dalam jangka pendek. Pertama. Danantara akan mengelola aset dari Indonesia Investment Authority (INb) dan tujuh BUMN besar (Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID).

Kedua, dengan model yang mirip dengan Temasek, Danantara berpotensi menarik lebih banyak investor strategis global. Ketiga, sebagai penyedia pendanaan alternatif, Danantara dapat membantu proyek strategis seperti hilirisasi industri dan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah.

Peluang dalam jangka pendek cukup besar, terutama dalam menarik investasi asing dan mendukung proyek pemerintah. Hambatan utama adalah belum adanya payung hukum dan tantangan tata kelola, yang harus diselesaikan sebelum operasional dimulai.