wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah masih memiliki waktu sembilan bulan untuk melunasi utang jatuh tempo sepanjang tahun ini. Total utang yang akan jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.
Kepala Ekonom BCA David Sumual mencatat, pemerintah memiliki jadwal pembayaran utang jatuh tempo setiap bulannya dengan nominal yang bervariasi.
Di antaranya, pada April 2025 sebesar Rp 22 triliun, Mei Rp 42,4 triliun, dan Juni mencapai Rp 178,9 triliun yang menjadi nilai tertinggi pembayaran utang sepanjang tahun ini.
Selanjutnya, pembayaran utang akan berlangsung pada Juli sebesar Rp 34,7 triliun, Agustus Rp 105,3 triliun, September Rp 50,7 triliun, Oktober Rp 100,7 triliun, November Rp 28,7 triliun, dan Desember sebesar Rp 32,1 triliun.
Untuk Januari 2025 pemerintah dijadwalkan membayar utang Rp 37,7 triliun, Februari Rp 48,9 triliun, dan Maret Rp 25,3 triliun.
David menilai bahwa, pasca keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menunda penerapan tarif resiprokal selama tiga bulan ke depan, kondisi pasar menjadi lebih positif.
Hal ini turut mempengaruhi pembayaran bunga utang pemerintah. Meskipun pembayaran utang mulai meningkat sejak Mei 2025, sentimen pasar terpantau membaik.
Memang utang jatuh tempo meningkat mulai Mei 2025, tetapi sentimen pasar membaik pasca keputusan Trump semalam yang menunda penerapan tarif selama tiga bulan ke depan, ujar David kepada Kontan, Kamis (10/4).
Terkait dengan puncak pembayaran utang yang jatuh pada Juni sebesar Rp 178,9 triliun, David menyampaikan bahwa meski rupiah masih berada dalam tren pelemahan, nilai tukar terhadap dolar AS pada April diperkirakan relatif menguat ke level Rp 16.500, dibandingkan posisi Kamis (10/4) yang berada di level Rp 16.779 per dolar AS.
David memperkirakan nilai tukar rupiah akan menguat dalam dua bulan ke depan seiring adanya sentimen positif dari penundaan tarif oleh Trump.
Selain itu, ia juga mencatat bahwa kebutuhan valuta asing (valas) untuk pembayaran dividen cenderung menurun di pertengahan tahun, sementara harga minyak global diperkirakan tetap stabil.
Meski demikian, David mengingatkan bahwa pemerintah tetap perlu waspada dan mengantisipasi berbagai potensi risiko.
“Saya pikir tindakan berjaga-jaga atau precautionary tetap perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin muncul,” ungkapnya.
