Belajar dari BSD City Membangun Kota Berkelanjutan

wmhg.org – JAKARTA. Perjalanan 40 tahun Kota Mandiri Bumi Serpong Damai (BSD City) mencerminkan proses panjang perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sebuah kota, bukan sekadar pengembangan kawasan hunian. Di tengah menguatnya kembali wacana pembangunan kota baru, BSD City dinilai menjadi rujukan penting.

The HUD Institute melakukan kunjungan ke BSD City untuk mempelajari praktik perencanaan dan pengelolaan salah satu kota mandiri terbesar di Indonesia. Kunjungan ini menjadi bagian dari refleksi atas pengalaman pembangunan kota berkelanjutan di Tanah Air.

Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, menilai BSD City merupakan pionir kota mandiri yang sejak awal dirancang dengan pendekatan tata ruang makro dan terintegrasi dengan wilayah sekitarnya.

“BSD City tidak dibangun sebagai proyek properti biasa, tetapi sebagai bagian dari sistem perkotaan Jabotabek melalui rencana tata ruang regional. Sejak awal ada kesadaran bahwa kota harus terhubung dengan kawasan sekitarnya,” ujar Zulfi, Rabu (14/1/2025).

Ia menyoroti, banyak kota baru saat ini berkembang tanpa kerangka perencanaan regional yang kuat, sehingga memicu persoalan kemacetan, ketimpangan akses layanan, hingga fragmentasi sosial.

Pada fase awal, BSD City tidak hanya menghadirkan hunian, tetapi juga fasilitas sosial seperti sekolah, pasar tradisional, terminal angkutan, kawasan industri, dan ruang terbuka hijau. Menurut Zulfi, pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa kota adalah ruang hidup, bukan sekadar kumpulan bangunan. “Kota harus menjadi tempat belajar, bekerja, dan berinteraksi. BSD City mencoba memenuhi fungsi itu sejak awal,” katanya.

Krisis moneter 1998 menjadi ujian besar bagi pengembangan BSD City dan menunjukkan bahwa kota mandiri juga rentan terhadap gejolak ekonomi makro. Dari pengalaman tersebut, Zulfi menilai pembangunan kota membutuhkan ketahanan finansial jangka panjang, bukan hanya strategi penjualan.

Pelajaran lain yang dicatat adalah pentingnya fleksibilitas perencanaan. Rencana tapak yang terlalu besar dan kaku dinilai sulit beradaptasi dengan perubahan selera pasar dan daya beli masyarakat. “Pengalaman BSD City menjelaskan mengapa perencanaan kota perlu dilakukan bertahap dan responsif,” ujarnya.

Zulfi menyoroti kebijakan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) serta pengelolaan lingkungan berbasis swadaya warga melalui RT/RW sebagai inovasi sosial yang kerap luput dibahas. Menurutnya, keterlibatan warga bukan sekadar soal teknis, melainkan membangun rasa memiliki, sehingga kota diperlakukan sebagai rumah bersama, bukan sekadar produk. Pendekatan ini dinilai mampu menekan biaya pengelolaan sekaligus memperkuat kohesi sosial.

Ia menilai refleksi 42 tahun BSD City kian relevan di tengah kembali masifnya pembangunan perumahan. Pemerintah diingatkan agar tidak mengulang pola lama membangun rumah tanpa membangun kota, karena kawasan tanpa ekosistem sosial hanya akan menjadi kawasan tidur. Zulfi menegaskan, pembangunan kota adalah proses jangka panjang, di mana keberlanjutan sangat ditentukan oleh tata kelola, bukan hanya desain awal.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana dan Prasarana Permukiman Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronnv A. Hutahavan, menambahkan bahwa pembangunan kawasan seperti BSD City menunjukkan infrastruktur bukan semata konektivitas dan bangunan fisik, tetapi harus berdampak nyata dan inklusif bagi penghidupan masyarakat.

Saat ini pemerintah tengah menyusun regulasi Transit Oriented Development (TOD) sebagai payung hukum kolaborasi lintas sektor agar sinergi terwujud dalam target dan peran yang konkret, termasuk memastikan kawasan sekitar tidak tertinggal dan program CSR berjalan adil serta berkelanjutan.

Sementara itu, Senior Vice President of Corporate Affairs Sinar Mas Land, Panji Himawan, menyampaikan apresiasi atas perhatian The HUD Institute terhadap BSD City. Ia menegaskan, BSD City dibangun tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik, tetapi juga penguatan ekosistem sosial, tata kelola, dan keberlanjutan lingkungan agar tetap relevan lintas generasi. Keberhasilan kota, menurutnya, diukur dari kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan tata kelolanya.