Usai Town Hall Meeting Danantara Bareng Prabowo, Erick Thohir Langsung Konsultasi dengan KPK

wmhg.org – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan konsultasi terkait Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurut dia, UU BUMN baru ini memerlukan pengawasan dari lembaga penegak hukum. Erick juga menyebut perlu pemeriksaan dan pembagian tugas supaya tidak tumpang tindih dengan peran dari institusi penegak hukum.

“Di sini lah kita punya keterbatasan sebagai Kementrian BUMN sebelumnya, karena yang dulunya lebih banyak koorporasinya, di sinilah mengapa kita berkonsultasi dan sekalian kita akan membuat sebuah sistem yang tadi didukung penuh oleh KPK dan kami sejak awal Kementerian BUMN juga melakukan bersih-bersih itu kita dorong dan sehingga apa? Kita bisa menekan yang namanya kasus korupsi,” kata Erick di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

“Kita menekan (kasus korupsi), kita tidak menghilangkan karena tidak mungkin, kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tapi memang sistem dan leadership yang harus kita bangun,” tambah dia.

Dalam beberapa pekan ke depan, lanjut Erick, akan dibentuk payung kerja sama supaya bisa mendorong visi Presiden Prabowo Subianto yaitu keberhasilan BPI Danantara.

“Di sinilah saya rasa insyallah niat semua baik dan pasti dengan kemauan yang ada kita bisa sinkronisasi dan semangat yang kita harapkan,” kata Erick.

Dia juga mengonfirmasi bahwa koordinasi yang dilakukan bersama KPK hari ini merupakan tindak lanjut dari arahan Prabowo pada Town Hall Meeting BPI Danantara, Senin (28/4/2025).

“Salah satunya, Bapak Presiden memberikan arahan tegas kemarin bahwa pola pekerjaan yang sudah berjalan selama ini harus terus diperbaiki,” ujar Erick.

“Beliau apresiasi dengan kinerja hari ini, tetapi dengan persaingan global yang sangat kompleks hari ini, teman-teman media tahu lah daripada kompleksitas dari perang dagang, perang tarif, kebijakan ekonomi, tetapi kan kembali kita sebagai negara harus terus tumbuh,” sambung dia.

Untuk itu, Erick menegaskan perlunya memperbaiki sistem agar lebih efisiensi ke depan sehingga value creation yang diharapkan juga lebih tinggi.