Usai OTT Bupati, KPK Tahan 3 Tersangka yang Diduga Terima Uang Korupsi Pembangunan RSUD Koltim

Baca 10 detik

KPK menahan tiga tersangka baru terkait korupsi RSUD Kolaka Timur, menyusul Bupati nonaktif Abdul Azis pada 24 November 2025.
Hendrik Permana, ASN Kemenkes, diduga mematok 2 persen *fee* untuk mengamankan DAK, mengakibatkan kenaikan anggaran RSUD Koltim drastis.
Para tersangka, termasuk Yasin dan Aswin Griksa, terbukti menerima dan mengalirkan uang suap antara Rp50 juta hingga Rp1,5 miliar dalam proyek tersebut.

wmhg.org – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengurai benang kusut skandal korupsi proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara. Dalam pengembangan terbaru, lembaga antirasuah ini resmi menahan tiga tersangka baru yang diduga kuat terlibat dalam permainan kotor pengamanan anggaran proyek.

Ketiga orang yang kini menyusul Bupati Kolaka Timur nonaktif Abdul Azis ke balik jeruji besi adalah Yasin (YSN), seorang ASN di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara; Hendrik Permana (HP), ASN di Kementerian Kesehatan; dan Aswin Griksa (AGR), Direktur Utama PT Griksa Cipta (GC).

Penahanan ini menjadi babak lanjutan setelah KPK lebih dulu menciduk Abdul Azis melalui operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan empat tersangka lainnya, termasuk pejabat Kemenkes dan pihak swasta.

“Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 24 November sampai dengan 13 Desember 2025, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025).

Asep membeberkan peran sentral Hendrik Permana, ASN Kemenkes, yang pada 2023 diduga menjadi makelar proyek. Ia disebut menjanjikan bisa mengamankan pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sejumlah daerah dengan imbalan fee sebesar 2 persen.

Modus ini kemudian diterapkan pada proyek RSUD Kolaka Timur. Pada Agustus 2024, Hendrik bertemu dengan Ageng Dermanto (AGD), pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, untuk membahas desain rumah sakit sebagai langkah awal pengurusan DAK. Hasilnya fantastis.

“DAK RSUD Kolaka Timur mengalami kenaikan signifikan usulan anggaran dari Rp 47,6 miliar menjadi Rp 170,3 miliar,” ungkap Asep.

Untuk memuluskan rencana ini, Hendrik meminta uang tanda keseriusan melalui Yasin, yang merupakan orang kepercayaan Bupati Abdul Azis. Tujuannya adalah memastikan alokasi DAK untuk RSUD Kolaka Timur tidak hilang dan tetap mengalir pada tahun anggaran berikutnya.

“Selanjutnya, pada November 2024, YSN memberikan Rp 50 juta kepada HP sebagai uang awal yang merupakan bagian dari komitmen fee,” ujar Asep.

Aliran dana haram tidak berhenti di situ. Yasin juga diduga menyetor Rp400 juta kepada Ageng Dermanto untuk urusan di bawah meja dengan pihak swasta, Deddy Karnady (DK) dari PT Pilar Cerdas Putra (PCP), terkait desain bangunan RSUD yang diduga bagian dari proyek kendali Hendrik.

Antara Maret hingga Agustus 2025, Yasin diduga menampung uang sebesar Rp3,3 miliar dari Deddy melalui Ageng. Dari jumlah tersebut, Rp1,5 miliar dialirkan ke kantong Hendrik.

“Dari uang tersebut, sejumlah Rp977 juta diamankan dari YSN pada saat kegiatan tangkap tangan pada Agustus 2025,” tegas Asep.

Sementara itu, tersangka Aswin Griksa dari pihak swasta berperan sebagai penghubung antara PT PCP dengan PPK proyek, Ageng Dermanto. Aswin diduga turut menikmati hasil korupsi dengan menerima Rp365 juta dari total Rp500 juta yang diserahkan oleh Ageng.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.