Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!

Baca 10 detik

Partai Gerakan Rakyat usulkan ambang batas parlemen nol persen demi kedaulatan .
Sahrin Hamid tawarkan konsep ambang batas fraksi sebagai pengganti ambang batas parlemen.
Gerakan Rakyat dorong seluruh pemilih terkonversi menjadi kursi di parlemen.

wmhg.org – Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menegaskan sikap resmi partainya mengenai aturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT). Sahrin menyatakan bahwa Gerakan Rakyat mendorong penghapusan ambang batas tersebut atau menjadikannya 0 persen guna menjaga kedaulatan rakyat secara utuh.

Menurut Sahrin, sistem demokrasi yang sehat seharusnya menjamin tidak ada satu pun pemilih yang terbuang hanya karena partai pilihannya tidak memenuhi persentase minimal nasional.

Kami tidak ingin rakyat dari hasil pemilu terbuang sia-sia. Begitu hak ditunaikan, kami berharap seluruh tersebut dapat terkonversi menjadi kursi di parlemen, ujar Sahrin saat ditemui di Kantor DPP Partai Gerakan Rakyat, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Sahrin menjelaskan bahwa usulan PT 0 persen ini selaras dengan perjuangan partainya yang juga mendorong presidential threshold 0 persen. Baginya, keadilan pemilu hanya bisa tercapai apabila aspirasi pemilih benar-benar terwakili di lembaga legislatif tanpa terganjal aturan ambang batas yang diskriminatif.

Setelah mendorong presidential threshold 0 persen, Gerakan Rakyat kini secara konsisten mendorong parliamentary threshold juga 0 persen, tambahnya.

Sebagai solusi penyederhanaan jumlah partai di parlemen tanpa mengabaikan rakyat, Sahrin menawarkan konsep fraction threshold atau ambang batas pembentukan fraksi. Dalam skema ini, setiap partai yang meraih sah tetap berhak masuk ke parlemen. Namun, untuk dapat membentuk fraksi mandiri, mereka wajib memenuhi kuota kursi tertentu yang telah ditetapkan.

Partai yang tidak memenuhi syarat kursi tersebut diarahkan untuk berkoalisi dengan partai lain guna membentuk fraksi gabungan.

Jika tujuannya adalah penyederhanaan, maka hal tersebut sebaiknya dilakukan di tingkat fraksi melalui fraction threshold, jelas Sahrin.

Ia menambahkan bahwa mekanisme ini bukanlah hal baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sahrin merujuk pada praktik pembentukan fraksi gabungan yang sudah lazim dan terbukti efektif dijalankan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Daerah-daerah sudah mempraktikkan itu, jadi ini bukan sesuatu yang baru, pungkasnya.