Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK

Baca 10 detik

KPK menahan empat tersangka baru, termasuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD OKU, terkait korupsi pengadaan barang di Dinas PUPR.
Praktik korupsi melibatkan pengondisian jatah pokok pikiran dewan dengan komitmen fee 20 persen dari anggaran proyek.
Penahanan ini merupakan pengembangan dari OTT Maret 2025, di mana uang muka proyek tetap dicairkan meski Pemda OKU bermasalah.

wmhg.org – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka baru dalam pusaran korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Dua di antara tersangka yang kini mendekam di tahanan adalah pimpinan dan anggota dewan terhormat.

Keempat tersangka yang resmi mengenakan rompi oranye KPK adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKU Periode 2024-2029, Parwanto (PW), dan Anggota DPRD Kabupaten OKU, Robi Vitergo (RV).

Turut ditahan dua pihak swasta, yaitu Ahmat Toha (AT) dan Mendra SB (MSB), yang diduga berperan sebagai pemberi suap.

Penahanan ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Maret 2025 lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup untuk menjerat para tersangka.

“Para Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 20 November sampai dengan 9 Desember 2025, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Modus Jatah Pokir dan Fee 20 Persen

Asep membeberkan borok praktik korupsi yang sudah mengakar di lingkungan Pemkab OKU. Kasus ini bermula dari pengkondisian jatah pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang disulap menjadi proyek fisik di Dinas PUPR untuk anggaran tahun 2025.

Awalnya, disepakati jatah pokir sebesar Rp45 miliar dengan pembagian fantastis, Rp5 miliar untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta Rp1 miliar untuk setiap anggota.

“Karena keterbatasan anggaran, nilai tersebut kemudian turun menjadi Rp35 miliar di mana anggota DPRD OKU meminta ‘jatah’ sebesar 20 persen untuk anggota DPRD, sehingga total fee adalah sebesar Rp 7 miliar dari total anggaran tersebut,” ujar Asep.

Ironisnya, saat APBD 2025 disetujui, anggaran Dinas PUPR justru melonjak drastis dari Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar.

Asep mengungkapkan bahwa praktik jual-beli proyek dengan setoran fee kepada pejabat Pemkab dan DPRD sudah menjadi rahasia umum.

Untuk merealisasikan jatah dewan, Kepala Dinas PUPR OKU saat itu, Nopriansyah (NOP), mengkondisikan sembilan proyek pengadaan melalui e-katalog.

“Bahwa Tersangka NOP kemudian menawarkan 9 proyek tersebut kepada Tersangka MFR (Muhammad Fakhrudin) selaku Ketua Komisi III DPRD OKU dan Tersangka ASS (Ahmad Sugeng Santoso) selaku pihak swasta dengan komitmen fee sebesar 22 persen, dengan rincian 2 persen untuk Dinas PUPR dan 20 persen untuk DPRD,” terang Asep.

Uang Muka Proyek untuk THR Dewan