Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta

Baca 10 detik

KPK gelar OTT di Pekalongan dan amankan Bupati Fadia Arafiq hari ini.
Bupati Pekalongan diboyong ke Jakarta usai terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK.
Penangkapan Bupati Pekalongan merupakan OTT ketujuh KPK sepanjang tahun 2026.

wmhg.org – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik menangkap sejumlah pihak, termasuk Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. Salah satunya adalah Bupati,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan.

Hingga saat ini, KPK belum membeberkan secara rinci kasus korupsi yang melatarbelakangi penangkapan tersebut. Budi hanya mengonfirmasi bahwa pihak-pihak yang terjaring operasi kini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk pemeriksaan lebih mendalam.

“Tim membawa mereka ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tambahnya.

Operasi di Pekalongan ini tercatat sebagai OTT ketujuh yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, KPK telah melancarkan serangkaian operasi serupa di berbagai sektor dan wilayah.

Operasi pertama pada tahun ini menyasar kasus dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026. Selanjutnya, KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Madiun, Maidi, atas dugaan pemerasan fee proyek, penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR), serta gratifikasi.

Kasus ketiga menyeret Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa. Setelah itu, KPK melancarkan dua OTT secara bersamaan, yakni terkait korupsi restitusi pajak di KPP Banjarmasin serta skandal importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sebelum penangkapan di Pekalongan, KPK juga baru saja menjaring Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan, dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan sengketa lahan.