Tekan Macet Mudik Lebaran, Pemerintah Pastikan ASN Bisa WFA Mulai 24 Maret 2025

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah akan menerapkan Flexible Working Arragement (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 24 Maret 2025, guna memperlancar arus mudik lebaran. 

Jadi mulai 24 Maret diharapkan sudah bisa diberlakukan work from anywhere atau WFA untuk mengurangi puncak-puncak kepadatan lalu lintas di hari-hari atau di malam-malam menjelang Idul Fitri, kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di Bandara Soekarno Hatta, Sabtu (1/3). 

AHY juga berharap kebijakan ini dapat mempercepat  mobilitas distribusi barang strategis jelang lebaran. Apalagi, lebaran idul fitri tahun ini juga berdekatan dengan momentum perayaan hari raya Nyepi. 

Tak hanya itu, untuk mengurangi kepadatan jalan di momen itu, pemerintah juga akan menyesuaikan jadwal libur bagi anak-anak sekolah. 

Mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang berlebihan, jelasnya. 

Sebelumnya, usulan penerapan WFA bagi ASN disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk mengatasi lonjakan pergerakan masyarakat selama periode mudik Lebaran 2025, yang diperkirakan akan sangat tinggi pada tahun ini.

Menhub mengusulkan, agar WFA dapat diberlakukan mulai 24 Maret 2025, mengingat adanya dua momen besar yang berdekatan, yaitu Hari Raya Nyepi pada 29 Maret dan Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025.

Dengan WFA, kami berharap mobilitas masyarakat bisa lebih terkendali sebelum Lebaran, katanya, Senin (17/2)

Selain itu, ia juga mengusulkan agar menerapkan pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa Angleb 2025 di antaranya penyediaan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil genap. 

Kemudian, pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, hingga monitoring dan antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan.

Menhub juga meminta dukungan dari pemerintah daerah untuk melakukan alih fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara.

Pemerintah daerah diminta menyiapkan rest area sementara di titik-titik tertentu, terutama yang berada di jalur arteri, seperti arah Jakarta menuju Jawa Tengah, jelasnya.