Tarif Impor Tinggi, Indonesia bisa Kena Serangan Balik trump

wmhg.org-JAKARTA. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani memorandum yang mengarahkan pemerintahannya untuk menetapkan tarif resiprokal yang setara terhadap setiap mitra dagang asing.

Celakanya, Indonesia harus bersiap menghadapi potensi kenaikan tarif ekspor ke AS yang dapat mengurangi daya saing produk-produk nasional di pasar global.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menjelaskan bahwa kebijakan tarif resiprokal berarti jika suatu negara menaikkan tarif impornya, maka AS akan melakukan hal yang sama.

Hal ini menjadi ancaman bagi Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir menaikkan tarif impor untuk melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Kita harus mengevaluasi semua tarif masuk impor kita, karena akan dikenakan hal sama oleh Trump kalau memang ingin menerapkan kebijakan resiprokal ini, ujar Ronny kepada Kontan.co.id, Minggu (16/2).

Ronny menduga, Trump bisa mencabut fasilitas perdagangan khusus seperti Generalized System of Preferences (GSP), yang selama ini membuat produk ekspor Indonesia lebih kompetitif di pasar AS.

Jika fasilitas tersebut dicabut, tarif ekspor Indonesia ke AS akan meningkat, sehingga menyebabkan harga jual produk menjadi lebih mahal dan berpotensi mengurangi permintaan dari pasar AS.

Sehingga potensi penurunan ekspor kita ke AS itu cukup besar setelah menetapkan tarif ini, katanya.

Apalagi, kebijakan ini bisa memicu negara-negara besar lainnya untuk melakukan hal serupa, sehingga bisa mempersempit pasar ekspor Indonesia.

Menurutnya, langkah strategis yang harus diambil Indonesia adalah mendiversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada AS.

Dalam hal ini, ia masih melihat apakah keterlibatan Indonesia di BRICS dan OECD dapat menjadi solusi untuk mengalihkan ekspor ke negara lain atau tidak.

Namun, yang pasti, pemerintah Indonesia harus bersiap menghadapi kemungkinan kebijakan perdagangan Trump yang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Ini tetap harus menjadi perhatian kalau memang potensi diterapkannya kebijakan resiprokal ini sangat tinggi. Dan akan diterapkan dalam waktu yang sangat cepat, makanya Indonesia harus siap-siap, pungkasnya.