wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menyiapkan subsidi pangan untuk menjaga daya beli dan inflasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, kebijakan ini dinilai tak sehat dari segi tata kelola anggaran.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo mengatakan, kebijakan tersebut terkesan bersifat ad-hoc alias hanya untuk tujuan tertentu saja, lalu reaktif dan populis serta kurang sistematis dan kurang taat azaz.
“Perintah atau permintaan dari Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah melakukan realokasi anggaran buat subsidi pangan ini sekali lagi merupakan kecenderungan tidak sehat dari segi tatakelola anggaran publik,” ujarnya kepada KONTAN, Rabu (9/4).
Wahyudi mengungkapkan, dengan semakin banyaknya garis kebijakan anggaran yang bersifat ad hoc dan di luar skema kesepakatan anggaran awal (off budget), bakal melunturkan kehati-hatian dan pertimbangan komprehensif dalam sistem penganggaran.
Apalagi, lanjut Wahyudi, sudah banyak contoh kebijakan yang mengakibatkan keraguan atau kecurigaan (distrut) dari masyarakat.
“Sekarang, dengan menekan Pemda, distrust mungkin juga akan menebal diantara para pejabat Pemda, di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkapnya.
Di sisi lain, Wahyudi menuturkan, dengan melesetnya target pemasukan negara dari perpajakan, ditambah suramnya ekonomi global karena perang tarif, bakal membuat Transfer Kepada Daerah dan Dana Desa (TKDD) menyusut.
Menurutnya, situasi ini akan mempengaruhi kapasitas fiskal Pemda yang sebagian besar masih tergantung kepada subsidi Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, kata dia, kebutuhan untuk menambah alokasi APBD buat subsidi pangan akan semakin memberatkan.
“Kecuali ada sebagian kecil daerah yang proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya lebih besar dari subsidi Pemerintah Pusat, keinginan agar Pemda menambah subsidi untuk pangan akan sulit tercapai,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menyampaikan subsidi pangan tersebut skemanya berasal dari APBD, harapannya bisa menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.
“Saya berharap para kepala daerah bisa memiliki atau menyiapkan APBD khusus pangan agar gerakan pangan murah yang sudah dilakukan dirasakan masyarakat luas,” terangnya pekan lalu.
