Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check

Baca 10 detik

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menanggapi serius laporan 700 ribu anak Papua belum sekolah.
Lalu Hadrian mendesak pemerintah segera memverifikasi data tersebut melalui kolaborasi lintas sektor terkait.
Komisi X DPR RI mendesak evaluasi total dan percepatan pembangunan pendidikan afirmatif di Papua.

wmhg.org – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menanggapi serius laporan yang menyebutkan terdapat sekitar 700 ribu anak di Papua yang tidak bersekolah.

Isu yang telah sampai ke meja Presiden Prabowo Subianto ini dinilai menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara yang tidak bisa ditawar.

Lalu menegaskan bahwa kabar tersebut merupakan peringatan keras bagi dunia pendidikan nasional.

Namun, ia juga menyepakati langkah pemerintah untuk melakukan verifikasi mendalam terhadap angka tersebut agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Kami memandang informasi mengenai dugaan 700 ribu anak Papua yang tidak bersekolah sebagai isu yang sangat serius, karena menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara atas pendidikan, ujar Lalu Hadrian kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).

Menurutnya, data tersebut memang perlu dicermati secara menyeluruh untuk menghindari kekeliruan pengambilan kebijakan. Ia menyarankan adanya kolaborasi lintas sektor dalam proses validasi data.

Proses cross-check ini penting dilakukan dengan melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS) agar diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, jelasnya.

Kendati begitu, Lalu memberikan catatan tebal bahwa perdebatan mengenai angka tidak boleh mengaburkan substansi masalah.

Menurutnya, terlepas dari jumlah pastinya nanti, ketimpangan akses pendidikan di Tanah Papua adalah realitas yang harus diakui.

Terlepas dari angka pastinya, kami menegaskan bahwa persoalan akses pendidikan di Papua adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Negara wajib hadir memastikan anak-anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan, tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah menjadikan temuan ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi total dan percepatan pembangunan pendidikan di wilayah tersebut.

Kami mendesak pemerintah untuk menjadikan temuan ini sebagai momentum memperkuat kebijakan afirmatif, memperbaiki distribusi guru, sarana prasarana, serta memperkuat sinergi pusat–daerah agar hak pendidikan anak Papua benar-benar terpenuhi, pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menerima laporan adanya 700.000 anak di wilayah Papua yang belum mendapatkan pendidikan formal di sekolah.

Hal tersebut disampaikan kepada Prabowo oleh Bupati Manokwari saat pertemuan dengan kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025 lalu.

Mengenai masalah informasi 700 ribu anak Papua yang katanya belum bersekolah atau tidak sekolah, itu informasi dari Bupati Manokwari ya, menurut salah satu kepala daerah, menurut salah satu sumber informasi, kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).