Soal Partai Perorangan, Jokowi Dinilai Ingin Tunjukkan ke Publik PDIP Selama Ini Cuma Didikte Megawati

wmhg.org – Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menilai Presiden ke-7 RI Jokowi ingin menunjukan kepada publik jika PDIP didikte oleh Megawati Soekarnoputri bukan dikelola berdasarkan aturan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Hal itu disampaikan Kristian menanggapi soal pernyataan Jokowi yang menyinggung partai perorangan usai tak lagi dianggap sebagai bagian dari PDIP.

Pernyataan Jokowi ini jelas merujuk pada dominasi elit tertentu yang memiliki kekuasaan yang mengooptasi parpol. Sosok yang dominan tersebut sudah pasti bisa ditebak yaitu Megawati. Artinya PDI-P dalam pandagan Jokowi didikte oleh Megawati bukan dikelola berdasarkan aturan-aturan main diformalkan ke dalam betuk AD-ART atau dokumen regulasinya lainnya, kata Kristian saat dihubungi wmhg.org, Jumat (6/12/2024).

Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani, paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M. Prananda Prabowo, dan analis politik Connie Rahakundini Bakrie (ki-ka) di kawasan Kebagusan, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (Foto dok. PDIP)

Ia menilai, Jokowi dengan pernyataannya tersebut ingin berpendapat bahwa Partai Politik merupakan lembaga politik formal yang semestinya dalam penyelenggaraan urusan-urusannya mengacu pada prosedur-prosedur resmi.

Kata partai perorangan sudah pasti ingin menunjukan bahwa aturan-aturan partai mudah dikangkangi untuk mengikuti selera sekelompok elit tertentu dalam partai sehingga sehingga mengabaikan inklusivitas, ujarnya.

Ia mengatakan, Jokowi menunjukkan sikap politik yang merasa bahwa mekanisme pemberhentian kader partai terhadap dirinya tidak dilakukan secara formal berdasarkan aturan partai.

Patut diduga bahwa Jokowi berharap bahwa semestinya pemberhentian kader mengikuti prosedur yang berlaku di lingkup partai tersebut, katanya.

Atau dengan kata lain, ada langkah-langkah yang tertata dan sistematik serta pertimbangan-pertimbangan yang disajikan untuk tiba pada keputusan pemberhentian kader yang sudah menunjukkan loyalitasnya terhadap partai, imbuhnya.

Sebelumnya, Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyebut bahwa Presiden ketujuh Indonesia tersebut sudah bukan lagi kader partai berlambang moncong putih.

Dalam wawancara dengan media di kediamannya, Jokowi menyampaikan bahwa pernyataan Hasto merujuk pada partai perseorangan. Hal tersebut kemudian menjadi pertanyaan mengenai maksud pernyataan Jokowi tersebut yang seolah multitafsir.