Sentil Wilayah Lain, Ketua PPP Sulsel: Yang Minta Muktamar Cepat Harus Konsisten Segera Muswil!

Baca 10 detik

DPW PPP Sulsel melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) sebagai estafet kepemimpinan pasca Muktamar akhir September 2025.
Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzi, menekankan Muswil penting untuk konsolidasi mesin partai menyongsong agenda Pemilu 2029.
Pelaksanaan Muswil oleh PPP Sulsel ini menunjukkan kepatuhan terhadap AD/ART partai mengenai batas waktu tiga bulan setelah Muktamar.

wmhg.org – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan resmi tancap gas memulai estafet kepemimpinan melalui Musyawarah Wilayah (Muswil).

Langkah cepat ini diambil sebagai komitmen nyata partai dalam mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pasca-Muktamar.

Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan, Imam Fauzi, menegaskan bahwa Muswil bukan sekadar seremoni organisasi. Agenda ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat mesin partai dan memantapkan konsolidasi menyongsong Pemilu 2029.

“Kami di Sulawesi Selatan sudah melaksanakan amanat AD/ART partai, yakni melaksanakan Muswil paling lambat tiga bulan setelah Muktamar,” kata Imam dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).

Imam menjelaskan, gerakan masif ini tidak akan berhenti di tingkat provinsi. Setelah Muswil rampung, PPP Sulsel akan langsung menggelar musyawarah lanjutan secara maraton hingga ke tingkat cabang (Muscab) dan ranting.

Menariknya, Imam Fauzi juga menyoroti pentingnya konsistensi seluruh kader di Indonesia.

Ia mengingatkan kembali bahwa Sulawesi Selatan adalah salah satu wilayah yang paling lantang mengusulkan percepatan Muktamar. Maka, secara logika organisasi, percepatan tersebut harus diikuti dengan percepatan agenda di daerah.

“Saya kira teman-teman di wilayah lain yang saat itu meminta agar Muktamar dipercepat, juga perlu konsisten bahwa Muswil seharusnya segera dilaksanakan setelah Muktamar,” ucapnya.

Lebih lanjut, Imam menaruh harapan besar agar seluruh DPW PPP di daerah lain menjaga kekompakan. Ia mengimbau agar sisa waktu yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk agenda politik strategis ketimbang memunculkan wacana yang menghambat organisasi.

“Kami berharap seluruh DPW sudah memahami dan menjalankan AD/ART partai. Jika sudah dipahami dengan baik, seharusnya tidak ada lagi wacana penundaan Muswil maupun agenda lainnya,” ujarnya tegas.

Sebagai informasi, Muktamar PPP sebelumnya telah tuntas digelar pada akhir September 2025 lalu.

Sesuai aturan main dalam AD/ART, setiap wilayah diwajibkan menggelar Muswil paling lambat tiga bulan setelah Muktamar, yang jatuh pada rentang waktu Desember 2025 hingga Januari 2026. Dengan digelarnya Muswil ini, PPP Sulsel membuktikan diri sebagai pionir yang taat konstitusi partai.