Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN

Baca 10 detik

Di balik cakupan tinggi, jutaan data peserta BPJS tidak valid.

Pemerintah cari pemimpin perubahan, bukan sekadar rotasi jabatan biasa.

Sistem data DTSEN jadi andalan baru perbaiki sasaran penerima bantuan iuran.

wmhg.org – Pantia seleksi (pansel) menegaskan pemilihan calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2026–2031 bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari reformasi menyeluruh sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) BPJS Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyebut proses ini ditujukan untuk mencari pemimpin yang mampu memperkuat tata kelola dan memastikan JKN benar-benar tepat sasaran.

Reformasi BPJS bukan sekadar pergantian orang, melainkan pembenahan sistem agar JKN semakin tepat sasaran dan berkeadilan, kata Kunta dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Kunta menyebutkan kalau cakupan JKN saat ini memang telah mencapai 98,7 persen penduduk Indonesia atau sekitar 280,7 juta jiwa, kepesertaan aktif baru mencapai 79,2 persen, dan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih mendominasi sebesar 42,9 persen dari peserta aktif.

Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam validasi data, kepatuhan iuran, dan efektivitas subsidi pemerintah.

Artinya, masih ada tantangan besar dalam validasi data, kepatuhan iuran, dan efektivitas subsidi pemerintah, katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sejak Juni 2025, pemerintah mulai menerapkan Data Tunggal Sejahtera Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penetapan peserta PBI Jaminan Kesehatan.

Sistem baru ini diharapkan dapat memperbaiki ketepatan sasaran penerima manfaat dan menekan risiko out of pocket expenditure (OOP) atau pengeluaran pribadi masyarakat yang bisa menyebabkan kemiskinan baru.

Ia menegaskan, seleksi calon pimpinan BPJS Kesehatan bukan hanya untuk mencari pejabat administratif, tetapi figur yang punya visi reformasi dan keberanian melakukan perubahan struktural.

Kita tidak hanya mencari pejabat, tetapi mencari pemimpin perubahan yang mampu menjawab tantangan ke depan, katanya.

Seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dibuka pada 14–16 Oktober 2025, dan akan berlangsung selama sekitar tiga bulan.

Tahapan meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, hingga tes kesehatan.